PBB: Aksi Protes Tolak Kudeta Myanmar Renggut 1.500 Nyawa

02 Feb 2022, 08:47 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021), terhadap kudeta militer. Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer.

Jakarta, IDN Times - Kantor HAM PBB menyatakan sedikitnya 1.500 orang tewas dalam aksi protes menentang kudeta di Myanmar yang berlangsung selama setahun terakhir. Tak hanya itu, PBB juga memperkirakan ribuan orang lainnya tewas dalam konflik bersenjata di negara yang kini dikuasai junta militer tersebut.

"Kami telah mendokumentasikan 1.500 orang yang terbunuh, tetapi ini hanya dalam konteks protes," kata juru bicara HAM PBB Ravina Shamdasani, Selasa (1/2/2021), dilansir ANTARA dari Reuters.

"Ini tidak termasuk orang yang tewas akibat konflik bersenjata... Kami memahami bahwa jumlahnya ribuan," sambung Shamdasani. Jumlah ini termasuk 200 orang demonstran yang tewas karena penyiksaan dalam tahanan militer.

1. Lebih dari 11 ribu orang ditahan secara tidak sah

Sekelompok perempuan membawa obor, saat mereka melakukan protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Rabu (14/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Selama periode itu pula, sedikitnya 11.787 orang ditahan secara tidak sah di Myanmar, termasuk 8.792 orang yang masih ditahan.

"Ini untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, baik dalam protes damai atau bahkan melalui aktivitas daring," ujar Shamdasani, menjelaskan tentang angka penahanan sewenang-wenang yang dilakukan militer Myanmar.

2. Junta militer membantah

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Sementara itu, junta yang berkuasa di Myanmar telah membantah perkiraan sebelumnya tentang jumlah korban tewas yang dirilis oleh kelompok-kelompok HAM, dilansir Channel News Asia.

Namun pada Selasa, penguasa militer Myanmar telah mengancam akan memenjarakan pengunjuk rasa antikudeta yang mengambil bagian dalam protes diam hari ini. Sebelumnya, penguasa militer Min Aung Hlaing pada Senin telah memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan untuk memfasilitasi pemilihan yang dijanjikan.

“Hal itu diperlukan untuk mengatur jalur yang benar untuk demokrasi multipartai yang bersih dan disiplin,” kata Min Aung Hlaing dalam sebuah laporan di Global New Light of Myanmar.

3. Kekacauan sejak kudeta setahun lalu

Polisi anti huru hara maju ke arah pengunjuk rasa pro-demokrasi saat unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, (27/2/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap dalam penggerebekan pada 1 Februari 2021. Junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan Suu Kyi dengan alasan ada kecurangan pemilihan umum pada 2020 yang dimenangkan NLD.

Penggulingan pemerintah Aung San Suu Kyi itu memicu protes jalanan besar tahun lalu yang terus berkepanjangan. Pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan keras bahkan membunuh para demonstran.