PBB: Indonesia Harus Lindungi Veronica Koman dan Aktivis Lainnya

"Kami mengimbau adanya langkah-langkah segera yang bisa memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan menangani segala aksi pelecehan, intimidasi, campur tangan, batasan-batasan yang tidak semestinya serta ancaman-ancaman terhadap mereka yang melaporkan tentang protes-protes tersebut," kata pakar HAM PBB.

Mereka juga mendorong kepolisian Indonesia untuk mencabut status tersangka yang ditetapkan kepada Veronica.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah terhadap insiden rasis, tapi kami mendorong agar pemerintah mengambil tindakan segera untuk melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi serta mencabut semua tuduhan terhadapnya agar ia bisa terus melaporkan situasi HAM di Indonesia secara mandiri."

Veronica Koman adalah pengacara yang sejak demonstrasi merebak di Papua pada pertengahan Agustus lalu membagikan informasi secara rutin mengenai situasi di kawasan paling timur Indonesia tersebut. Salah satunya adalah melalui Twitter.

Informasi yang dibagikan oleh Veronica menjadi sangat krusial bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini di Papua. Ini karena pemerintah pusat di Jakarta, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk memblokir akses internet di Papua.

Alhasil, distribusi informasi dari lokasi kejadian menjadi terhambat. Ini tak hanya merugikan bagi masyarakat sipil, tapi juga para jurnalis. Kepolisian pun menjadikan Veronica sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks dan provokasi sejak awal September lalu.

Dalam pernyataan resmi yang ia unggah melalui Twitter pada Minggu (15/9), Veronica menegaskan "menolak pembunuhan karakter"  yang dilakukan otoritas Indonesia terhadapnya sebagai pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Surabaya.

Terakhir, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, mengatakan pihaknya menemukan aliran dana dalam jumlah besar dalam rekening Veronica. "Bahwa saldo rekening saya dalam batas nominal yang wajar sebagai pengacara yang juga kerap melakukan penelitian," kata Veronica yang berusaha menangkis penggiringan opini oleh kepolisian.

"Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang kepolisian, apalagi kemudian menyampaikannya ke media massa dengan narasi yang teramat berlebihan," tambahnya. Ia menganggap pemeriksaan rekening pribadinya sama sekali tidak berkaitan dengan pasal UU ITE yang dipakai untuk menjeratnya.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, menyebutkan Veronica tengah berada di Australia. Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Australia agar paspornya tidak bisa digunakan lagi. 

"Ketika diketahui yang bersangkutan [Veronica] berada di Australia, sesuai data terakhir, atau di negara lain, kami akan koordinasikan untuk segera menjalin kerja sama sesuai dengan yang diminta penyidik Polda Jatim," ujar Ronny kepada media pada Senin (9/9).

Hal ini juga disadari oleh Veronica seperti disampaikan dalam pernyataan resminya. Bahkan, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto, mengungkap bahwa Interpol turut dilibatkan untuk membawa Veronica kembali ke Indonesia.

Veronica bukan satu-satunya yang menjadi target pemerintah dan polisi Indonesia karena menunjukkan sikap soal Papua. Aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Surya Anta, bahkan telah ditahan di Mako Brimob dan dijadikan tersangka sejak awal September kemarin.

Masih ada lima aktivis lain yang bernasib sama. Mereka ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Menurut laporan, di dalam tahanan, mereka wajib mendengarkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Hanya saja, polisi masih bungkam mengenai kebenaran kabar ini.

Selanjutnya, pakar HAM PBB meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa segala tindakan represif dan intimidasi terhadap aktivis maupun demonstran akan berakhir sia-sia. "Protes-protes tersebut takkan bisa dihentikan oleh penggunaan kekuatan secara berlebihan atau pemberantasan kebebasan berekspresi serta akses terhadap informasi."

"Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk mengakui hak seluruh pengunjuk rasa dan memastikan berlanjutnya layanan internet. Kami menyambut baik kembalinya internet di hampir seluruh wilayah Papua dan Papua Barat pada 4 September."