PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar

04 Feb 2021, 15:40 WIB

Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara dalam konferensi pers malam sebelum KTT Iklim PBB (COP25) di Madrid, Spanyol, pada 1 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Sergio Perez

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kegagalan kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Langkah kudeta itu diawali dengan penahanan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin (1/2/2021). Sebaliknya, Tiongkok justru mengingatkan agar keputusan PBB tidak memperumit situasi di Naypyitaw.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memberi tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal. Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu, yang menurut saya berlangsung normal setelah periode transisi yang luar biasa,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir dari The Straits Times, Kamis (4/2/2021).

1. Dewan Keamanan PBB masih merundingkan sikap terhadap Myanmar

ANTARA FOTO/REUTERS/Shannon Stapleton

Dewan Keamanan (DK) PBB yang beranggotakan 15 negara juga masih merundingkan kemungkinan pernyataan sebagai tanggapan atas tindakan junta militer. Draf awal yang diajukan oleh Inggris, negara yang sempat menjajah Myanmar, mengutuk kudeta dan mendesak militer untuk menghormati supremasi hukum.

Inggris juga mendesak agar fraksi militer yang dikepalai oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing menegakkan hak asasi manusia (HAM), serta membebaskan elite Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang ditahan.

Namun, pernyataan kecaman semacam itu harus diperhalus narasinya agar mendapat konsensus, agar Rusia dan Tiongkok yang secara tradisional mendukung Burma di DK PBB meloloskan draf yang diajukan Inggris.

2. Tiongkok ingatkan PBB agar tidak gegabah mengambil keputusan

Default Image IDN

Pada Selasa (2/2/2021), sehari setelah kudeta, utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mendesak Dewan Keamanan untuk menunjukkan dukungannya terhadap demokrasi Myanmar yang telah dicederai.

Tetapi, Tiongkok mengingatkan agar PBB tidak mengambil keputusan gegabah, sehingga merugikan 54 juta warga Myanmar. Sejauh ini, Tiongkok tidak terang-terangan mengutuk kudeta, namun mereka juga keberatan bila dikatakan mendukung fraksi militer.

"Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan dan menegakkan stabilitas politik dan sosial. Komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.

3. AS berjanji akan memberikan sanksi bila tahanan politik tidak dibebaskan

Presiden Amerika Serikat Joe Biden di East Las Vegas Community Center di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Jumat (9/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Instabilitas politik di Myanmar juga menjadi salah satu isu prioritas Amerika Serikat (AS). Sejak awal kudeta dijalankan, Washington telah mengancam Myanmar dengan sanksi jika para tahanan politik tidak dibebaskan.

"Saya tidak punya waktu pasti untuk Anda (Myanmar), tetapi itu adalah prioritas. Dan tentu saja meninjau otoritas sanksi kami dan melihat di mana ada tindakan yang harus diambil adalah sesuatu yang menjadi fokus tim," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Rabu (3/2/2021).

Ketegangan di Myanmar bisa berjalan lama karena norma ASEAN melarang untuk mengintervensi urusan dalam negeri. Sejauh ini, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang tegas mendukung demokrasi. Adapun Thailand dan Kamboja meminta agar semua pihak tidak ikut campur atas nama kedaulatan Myanmar.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan segenap elit Partai NLD ditahan oleh militer pada Senin (1/2/2021) pagi. Kudeta merupakan puncak dari ketegangan politik antara fraksi militer dengan sipil sejak November 2020, atas tuduhan kecurangan pemilu yang memenangkan NLD.