PBB Khawatir Partai NLD Segera Dibubarkan Junta Militer Myanmar

11 Agu 2021, 08:49 WIB

Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengumumkan janjinya untuk menggelar Pemilu serta mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023 ini. (Twitter.com/LeongWaiKitCNA)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti upaya pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, yang ingin memperkuat cengkeraman kekuasaannya di Myanmar. Setelah melancarkan kudeta militer pada 1 Februari 2021, junta telah menetapkan Aung San Suu Kyi sebagai tersangka dan menganulir hasil pemilu November 2020.

Dikutip dari The Straits Times, bulan lalu, Min Aung mendaulat dirinya sebagai perdana menteri hingga Myanmar menggelar pemilu, yang rencananya diadakan pada 2023. PBB juga khawatir dalam waktu dekat junta akan membubarkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD).

"Saya khawatir kita akan segera mendengar juga bahwa Partai NLD dibubarkan. Ini adalah upaya untuk mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil," kata Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, Selasa (10/8/2021).

"Saya harus menjelaskan bahwa PBB tidak mengakui pemerintahan (junta), jadi terserah negara-negara anggota,” tambah dia.

1. Dualisme duta besar Myanmar di PBB belum usai

Dubes Myanmar untuk PBB berpidato di hadapan Majelis Umum, menolak kudeta militer di negaranya. (Twitter.com/Berry_Phyo)

Keterangan Burgener menegaskan posisi PBB yang hingga saat ini masih menganggap Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar dan Kyaw Moe Tun sebagai Duta Besar Myanmar untuk PBB.

Sekadar pengingat, Kyaw Moe Tun termasuk tokoh Myanmar yang menentang kekuasaan Min Aung. Karena itulah junta menanggalkan jabatan Kyaw Moe Tun dan mengeluarkan edaran yang memerintahkan penangkapan atas tuduhan pengkhianatan.

Junta juga menunjuk Aung Thurein, anggota militer dari 1995 hingga 2021, untuk menjadi duta besar PBB. Junta berdalih mereka memperoleh kekuasaan secara sah karena Suu Kyi dituding memenangkan pemilu dengan curang, yang berarti NLD telah melanggar konstitusi.

Menurut Burgener, posisi Kyaw Moe Tun bisa berubah jika negara-negara anggota PBB lainnya bertindak.

2. PBB ingatkan Aung San Suu Kyi merupakan pemerintahan yang sah

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Solusi terhadap dualisme duta besar Myanmar untuk PBB masih dipertimbangkan komite sembilan, anggota yang ditunjuk melalui sesi Majelis Umum setiap awal tahun. Menurut Burgener, setiap negara anggota memiliki hak menentukan siapa yang layak memperoleh kredensial.

"Saya masih yakin bahwa ini adalah kudeta, yang belum berhasil diselesaikan. Itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan kami masih memiliki pemerintahan yang sah dari NLD,” kata Burgener, mengingatkan bahwa pilihan negara anggota akan sangat menentukan legitimasi Myanmar ke depannya.

Enam bulan lebih setelah junta merebut kekuasaan, Burgener menyoroti keruntuhan sistem ekonomi dan kesehatan ketika infeksi COVID-19 melonjak.

Puncak virus corona di Myanmar terjadi pada bulan lalu, dengan rata-rata 3.824 infeksi harian dilaporkan setiap harinya. Secara total, sekitar 333.127 orang telah terinfeksi COVID-19 dan 12.014 di antaranya meninggal dunia.

Kendati, para ahli dan tenaga medis menaruh keraguan terhadap laporan pemerintah, karena buruknya strategi tracing atau penelusuran virus.

3. Amerika Serikat berikan bantuan kepada Myanmar

Jenazah pasien COVID-19 di Myanmar yang terbengkalai di lorong. (twitter.com/Thomas59447168)

Amerika Serikat (AS) pada Selasa (10/8/2021) memberikan bantuan kepada Myanmar senilai 50 juta dolar AS atau sekitar Rp720 miliar. Bantuan itu ditujukan untuk menangani COVID-19 yang memperburuk krisis kemanusiaan di Myanmar, terlebih setelah tenaga medis menolak bekerja sebagai bentuk protes terhadap rezim militer.

“Pendanaan AS akan membantu mereka yang terpaksa melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan. Setelah kudeta orang-orang dari Burma terus meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung,” demikian keterangan Departemen Luar Negeri AS.

“Kelompok-kelompok bantuan juga akan menyediakan layanan perawatan kesehatan, selain kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan air,” tambahnya.