PBB Minta Thailand Stop Tangkap Para Demonstran Pro-Demokrasi
Bangkok, IDN Times - Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan kepada para pihak kepolisian Thailand untuk tidak menargetkan para demonstran pro-demokrasi, yang beberapa pekan terakhir ini menggelar protes besar-besaran. Sampai saat ini, sebanyak 37 orang menghadapi dakwaan di pengadilan atas tuduhan penghinaan terhadap Kerajaan Thailand. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pelapor khusus PBB merasa khawatir atas penggunaan undang-undang lese-majesty
Dilansir dari The Guardian, pelapor khusus PBB untuk kebebasan berkumpul, Clement Voule, telah memperingatkan Thailand untuk berhenti melakukan penangkapan para demonstran pro-demokrasi, yang menginginkan adanya reformasi di Thailand. Ia juga telah menulis surat kepada pemerintah Thailand untuk menyatakan kekhawatiran atas penggunaan undang-undang lese-majesty yang dinilai terlalu keras terhadap para demonstran, termasuk terhadap siswa di bawah berusia 16 tahun.
Sejauh ini, sebanyak 37 orang demonstran akan menghadapi dakwaan di pengadilan dengan tuduhan penghinaan terhadap Kerajaan Thailand yang dimulai dari mengenakan pakaian tradisional yang dianggap sebagai parodi bangsawan hingga memberikan pidato dengan alasan kekuasaan dan kekayaan raja harus diatasi. Sejak tahun 2018 lalu, undang-undang lese-majesty sudah tidak digunakan dan tampaknya atas permintaan pihak Kerajaan, telah dihidupkan kembali setelah berbulan-bulan lamanya telah terjadi protes besar-besaran dengan meminta pihak keluarga Kerajaan yang lebih bertanggung jawab dalam memimpin Thailand.