PBB Minta Warga Myanmar Kumpulkan Bukti-Bukti Kekerasan Aparat
Jakarta, IDN Times - Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada seluruh masyarakat Myanmar, untuk mengumpulkan dan menyimpan bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh aparat. Tujuannya adalah supaya para pemimpin militer bisa dituntut atas pelanggaran kemanusiaan di masa mendatang.
Gerakan pembangkangan sipil meletus di Myanmar sejak kudeta dilangsungkan pada 1 Februari 2021. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan, sedikitnya 180 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya hilang tanpa jejak.
"Orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi. Mereka bukan orang yang secara fisik melakukan kejahatan, bahkan seringkali tidak hadir di lokasi kejahatan,” kata kepala tim PBB Nicholas Koumjian, sebagaimana dilansir dari Channel News Asia, Kamis (18/3/2021).
Koumjian menyambung, “untuk membuktikan tanggung jawab mereka, dibutuhkan bukti laporan yang diterima, perintah yang diberikan dan bagaimana kebijakan ditetapkan."
1. Mengumpulkan bukti melalui saluran komunikasi yang aman
Terkait mekanisme pengumpulan bukti, para informan diminta untuk menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, seperti aplikasi Signal atau akun ProtonMail.
Selain pembatasan secara offline, aparat juga melakukan patroli siber untuk mencegah konsolidasi secara online. Sejumlah laporan mencuat bahwa aparat mendatangi rumah-rumah untuk mencari mereka yang mengunggah konten bernarasi penolakan terhadap rezim militer.
Seruan ini merupakan bentuk kutukan PBB terhadap militer dan kepolisian yang menembakkan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi. "Kami meminta militer untuk berhenti membunuh dan menahan pengunjuk rasa,” tegas PBB.