PBB Minta Warga Myanmar Kumpulkan Bukti-Bukti Kekerasan Aparat

Terkait mekanisme pengumpulan bukti, para informan diminta untuk menghubungi penyelidik melalui alat komunikasi yang aman, seperti aplikasi Signal atau akun ProtonMail.

Selain pembatasan secara offline, aparat juga melakukan patroli siber untuk mencegah konsolidasi secara online. Sejumlah laporan mencuat bahwa aparat mendatangi rumah-rumah untuk mencari mereka yang mengunggah konten bernarasi penolakan terhadap rezim militer.

Seruan ini merupakan bentuk kutukan PBB terhadap militer dan kepolisian yang menembakkan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi. "Kami meminta militer untuk berhenti membunuh dan menahan pengunjuk rasa,” tegas PBB.

Penyelidik PBB berharap warga melaporkan segala bukti yang mereka miliki, mulai dari dokumentasi penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa atau praktik penahanan--yang bahkan anggota keluarga tidak diberi tahu kabar terbaru serta lokasi penahanannya.

Sejak 2018, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah membentuk mekanisme Investigasi Independen yang berbasis di Jenewa, untuk mengkonsolidasikan bukti kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar sejak 2011.

Adapun tokoh militer yang hari ini menduduki kursi pemerintahan adalah mereka yang didakwa atas pelanggaran kemanusiaan, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing yang saat ini menjadi kepala Dewan Administrasi Negara, sebutan untuk rezim darurat yang berlaku setahun mendatang. Dia termasuk sosok yang mendalangi aksi genosida kepada etnis Rohingnya.

Berbagai komunitas internasional, mulai dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Uni Eropa, bahkan Dewan Keamanan PBB telah menyampaikan penolakan atas perebutan kekuasaan yang dilakukan secara inkonstitusional. Sejumlah negara bahkan telah menjatuhkan sanksi.

Namun, belum terlihat tanda-tanda militer akan mengabulkan tuntutan rakyat. Secara terang-terangan, mereka bahkan menambahkan pasal pidana untuk menjerumuskan penasihat negara Aung San Suu Kyi. Terbaru, perempuan berusia 75 tahun itu dituduh melakukan penyuapan untuk memenangkan pemilihan umum.

Beberapa saat lalu, militer mengaku tidak akan ketir dengan berbagai kutukan. Mereka bahkan mengatakan, tidak khawatir untuk menjadi negara yang terisolir dari pergaulan global. Namun, militer juga telah menyewa kuasa hukum dari Kanada untuk melobi sejumlah berbagai pihak, meyakinkan dan menyebarkan informasi yang benar versi pemerintah soal urgensi kudeta.

Sejak awal, militer menyampaikan bahwa kudeta adalah suatu keharusan untuk menyelamatkan negara. Mereka berdalih, Suu Kyi telah berkomplot dengan komisi pemilihan untuk memenangkan kontestasi politik.