PBB Nego dengan Tiongkok untuk Dapat Akses ke Xinjiang

Tiongkok telah mendapatkan tuduhan dan tekanan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada kelompok minoritas Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Komunitas internasional menyerukan agar Tiongkok mau membuka diri agar PBB dapat melakukan verifikasi fakta terkait berbagai tuduhan tersebut.

Melansir dari kantor berita Reuters, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan upaya "negosiasi serius" dengan pihak Tiongkok. Ia mengatakan hal tersebut pada hari Minggu (28/3) ketika melakukan wawancara dengan jurnalis politik Canadian Broadcasting Corporation, Rosemary Barton.

Utusan PBB yang dikirim untuk melakukan negosiasi adalah Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Bachelet sendiri bulan lalu melaporkan bahwa telah terjadi penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, dan kekerasan seksual terhadap Uighur di Xinjiang.

Guterres mengatakan "saya berharap mereka akan segera mencapai kesepakatan dan bahwa komisaris hak asasi manusia akan dapat mengunjungi China tanpa batasan atau batasan," ujarnya.

Wawancara yang dilakukan antara Sekjen PBB Antonio Guterres dan Rosemary Barton itu disiarkan secara langsung oleh CBC, sebuah media Kanada yang memiliki basis di Ottawa dan Ontario. Dalam beberapa waktu terakhir, Kanada dan Tiongkok juga terlibat ketegangan diplomatik terkait beberapa kasus.

Bulan lalu, parlemen Kanada melakukan pemungutan suara dari mosi pihak Konservatif yang menyatakan bahwa Beijing telah melakukan genosida di Xinjiang. Sebanyak 266 anggota parlemen menyatakan sepakat dan nol menentang. Dua anggota parlemen lainnya abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Melansir dari laman CBC, mosi itu juga meminta pemerintah untuk melobi Komite Olimpiade Internasional agar memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dan semua rekan kabinetnya tidak hadir dalam pemungutan suara di parlemen. Pihak pemerintah hanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marc Garneau. Dia mengatakan abstain "atas nama Pemerintah Kanada."

Tiongkok telah berulangkali menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun pihak internasional meminta agar Tiongkok mengizinkan untuk dilakukan verifikasi independen. Antonio Guterres mengatakan dalam wawancara, "bagi kami, penting agar misi tersebut berlangsung menjadi misi yang memiliki akses tak terbatas ke apa yang diinginkan oleh kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia" kata Guterres.

Ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Kanada dapat dirunut sejak penangkapan Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei pada 2018 di Vancouver Kanada setelah permintaan ekstradisi AS.

Sembilan hari setelah itu, Michael Kovrig dan Michael Spavor ditangkap oleh Tiongkok atas tuduhan spionase. Kanada menilai bahwa tindakan Tiongkok adalah balas dendam atas penahanan Meng. Ottawa mengecam penahanan sewenang-wenang tersebut.

Minggu lalu, dua Michael Kanada menjalani sidang di Tiongkok tapi dilakukan secara tertutup. 

Melansir dari laman The Guardian, Guterres dalam wawancara di Canadian Broadcasting Corporation juga mengatakan mengikuti kasus tersebut. Guterres merasa prihatin atas penahanan dua Michael Kanada.

Antonio Guterres mengatakan "posisi kami sangat jelas, bahwa dalam semua situasi seperti ini, harus ada proses dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dari orang-orang yang terlibat."