Jakarta, IDN Times - Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Senin (3/4/2023), merilis laporan yang menuduh beberapa pejabat Sudan Selatan melakukan pelanggaran kemanusian. Kejahatan yang dituduhkan termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual.
PBB mendesak penyelidikan kriminal agar pejabat dapat dituntut atas peran mereka. Selama ini para pejabat yang dicurigai melakukan kejahatan tidak diselidiki dan tetap menjabat.
Dilansir Associated Press, dalam laporannya panel hak asasi manusia PBB menuduh Joseph Monytuil, gubernur Negara Persatuan, bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia.
Letnan Jenderal Thoi Chany Reat dari Pasukan Pertahanan Rakyat Sudan Selatan juga dituduh terlibat dalam pembunuhan di wilayah Mayom pada Agustus tahun lalu. Pejabat militer itu disebut sebagai salah satu individu yang memberikan persetujuan pembunuhan di luar hukum.
Laporan PBB juga menuduh Gordon Koang, komisaris daerah Koch, melakukan pelanggaran. Dia dituduh berperan dalam serangan terhadap warga sipil di kota Leer pada Februari dan April 2022.
Pejabat tinggi lainnya di negara bagian Warrap, Upper Nile, Jonglei dan Equatoria juga dituduh terlibat dalam berbagai pelanggaran.
Komisi PBB mengatakan, Sudan Selatan telah menerapkan impunitas karena tidak ada satu pun dari mereka yang disebut dalam laporan menghadapi pertanggungjawaban atas kejahatannya.
"Selama beberapa tahun, temuan kami secara konsisten menunjukkan bahwa impunitas untuk kejahatan serius merupakan pendorong utama kekerasan dan kesengsaraan yang dihadapi warga sipil di Sudan Selatan," kata ketua komisi Yasmin Sooka, dilansir VOA News.
"Jadi kami telah mengambil langkah untuk menyebutkan lebih banyak individu yang memerlukan penyelidikan dan penuntutan kriminal atas peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia berat," tambah Sooska.
"Komisi menemukan bahwa sementara Pemerintah Sudan Selatan telah mengumumkan komite investigasi khusus dalam beberapa situasi, tidak ada satu pun yang mengarah pada bentuk pertanggungjawaban apa pun. Pemerintah dan personel militer yang terlibat dalam kejahatan serius ini tetap menjabat," kata komisi itu dalam pernyataannya.
Sudan Selatan menuduh komisi PBB mencampuri urusan nasionalnya dan menolak temuan-temuannya. Komisi tersebut telah melakukan penyelidikan selama setahun di enam negara bagian di Sudan Selatan dan merilis sebagian ringkasan temuannya pada bulan lalu.
Sudan Selatan mencapai kemerdekaan dari Sudan pada 2011, tapi dua tahun kemudian negara itu harus menghadapi perang saudara. Konflik menyebabkan hampir 400 ribu orang tewas.
Perang saudara itu berusaha diakhiri melalui kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2018, tetapi prinsip inti dari kesepakatan itu tidak terpenuhi, dan negara itu terbelah oleh kekerasan bersenjata.
Uni Afrika telah menjajikan untuk mengadili para pelanggar dan memberikan keadilan bagi para korban kejahatan perang sudara itu. Namun, hingga kini tidak ada yang diadili.