PBB: Program Pekerja Asing Kanada Bibit Perbudakan Modern

15 Agu 2024, 10:15 WIB

Bendera Kanada. (unsplash.com/Praveen Kumar Nandagiri)

Jakarta, IDN Times - Utusan khusus PBB, Tomoya Obokata, mengatakan bahwa program pekerja asing sementara Kanada dinilai sebagai tempat berkembang biak perbudakan modern. Laporan tersebut mengungkap adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan praktik diskriminatif yang mengeksploitasi pekerja dari negara-negara berkembang.

Melansir dari The Guardian pada Rabu (14/8/2024), Obokata melakukan kunjungan ke Ottawa, Moncton, Montreal, Toronto, dan Vancouver untuk meneliti program yang telah berjalan selama beberapa dekade ini. Program tersebut sangat bergantung pada pekerja dari Meksiko, Guatemala, dan Jamaika.

Angka pekerja asing sementara di Kanada melonjak drastis. Tahun lalu, pengusaha disetujui untuk mempekerjakan 239.646 pekerja asing sementara, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 108.988 pekerja pada 2018, menurut data Departemen Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Kanada.

Laporan ini muncul di tengah meningkatnya seruan merombak program kontroversial tersebut. Berbagai pihak mendesak Kanada untuk segera mengambil tindakan tegas guna melindungi hak-hak pekerja asing.

1. Pekerja asing terjebak utang dan hadapi pelecehan

Obokata menemukan banyak pekerja terjebak dalam jeratan utang. Mereka terpaksa meminjam uang untuk berpartisipasi dalam program dan bergantung pada upah di Kanada untuk melunasi utang yang menumpuk.

Laporan tersebut juga mengungkap adanya pelecehan emosional dan fisik yang meluas, pencurian upah, kondisi kerja berbahaya, jam kerja panjang, pelecehan seksual, dan eksploitasi.

"Program pekerja asing sementara melembagakan ketidakseimbangan kekuasaan yang menguntungkan pengusaha dan mencegah pekerja menggunakan hak-hak mereka," tulis Obokata dalam laporannya.

Izin kerja yang terikat pada pemberi kerja tertentu juga mencegah pekerja mencari pekerjaan dengan bayaran lebih baik. Ironisnya, meski membayar program bantuan sosial negara, para pekerja asing ini tidak dapat mengaksesnya.

"Frustrasi kami bukan hanya tentang eksploitasi, tapi juga tentang dehumanisasi rasial yang dihadapi para pekerja ini," ujar Chris Ramsaroop dari Justice for Migrant Workers.

2. Program meluas ke sektor makanan cepat saji dan konstruksi

Program pekerja asing sementara kini semakin meluas. Pengusaha mulai menggunakannya untuk mengisi posisi di sektor baru, termasuk makanan cepat saji dan konstruksi. Jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan bergaji rendah di sektor kesehatan meningkat signifikan sejak 2018.

Melansir dari The Globe and Mail, selama kuartal pertama 2024, pengusaha menerima persetujuan pemerintah untuk mempekerjakan 28.730 orang melalui program pekerja asing sementara upah rendah. Angka ini meningkat 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan jumlah persetujuan kuartalan tertinggi dalam catatan pemerintah sejak 2016.

Perluasan program ini terjadi setelah puncak pandemik COVID-19, menanggapi seruan kelompok bisnis yang mengklaim menghadapi kekurangan tenaga kerja akut. Namun, langkah ini menuai kritik keras dari berbagai pihak.

Kritik semakin menguat dengan adanya gugatan kelompok senilai 500 juta dolar Kanada (Rp 5,7 triliun) yang menuduh elemen-elemen dalam program tersebut melanggar hak-hak pekerja yang dijamin konstitusi. Gugatan ini, meski belum disertifikasi, menunjukkan besarnya permasalahan yang ada dalam program tersebut.

3. Kanada janji perketat pengawasan program

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. (twitter.com/Justin Trudeau)

Kanada berjanji akan melakukan perubahan. Menteri Tenaga Kerja Kanada, Randy Boissonnault, telah bertemu dengan pemimpin bisnis dan mengumumkan rencana federal untuk membatasi penggunaan program pekerja upah rendah.

Boissonnault menjanjikan pengawasan yang lebih ketat untuk kemungkinan penerapan izin kerja khusus sektor. Namun, kelompok advokasi menilai ini sebagai taktik memecah belah dan menguasai yang justru akan semakin melemahkan posisi pekerja.

"Kanada tetap berkomitmen bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan untuk terus mencari cara memperkuat integritas program dan meningkatkan perlindungan pekerja asing sementara," ujar Mathis Denis, juru bicara Boissonnault, dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Pemimpin Konservatif Pierre Poilievre mengkritik pengelolaan program oleh pemerintah Liberal.

"Program pekerja asing sementara kita seharusnya hanya tersedia untuk mengisi pekerjaan yang telah terbukti tidak dapat diisi oleh warga Kanada. Program ini tidak boleh digunakan untuk membawa pekerja upah rendah dari negara miskin untuk mengambil pekerjaan atau menekan upah pekerja Kanada," tegas Poilievre.

Obokata menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri eksploitasi adalah memberikan status penduduk tetap kepada para pekerja asing. Langkah ini masih ditolak oleh pemerintah Kanada.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.