PBB Sebut Korut Danai Program Pengembangan Nuklir Hasil Meretas Kripto

06 Feb 2022, 14:37 WIB

Sejumlah rudal baru yang dipamerkan Korea Utara dalam parade militer. Foto: KCNA

Jakarta, IDN Times - Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya, selama setahun terakhir. Laporan yang sama juga menyebut salah satu sumber pendapatan Korea Utara adalah peretasan mata uang kripto.

Laporan tahunan oleh pemantau sanksi independen itu diserahkan ke komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB pada Jumat (4/2/2022) malam.

“Meskipun tidak ada uji coba nuklir atau peluncuran ICBM (rudal balistik antarbenua) yang dilaporkan, DPRK (nama resmi Korea Utara) terus mengembangkan kemampuannya untuk produksi bahan fisil nuklir,” tulis para ahli, dikutip dari Al Jazeera.

“Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur nuklir dan rudal balistik DPRK terus berlanjut, dan DPRK terus mencari materi, teknologi, dan pengetahuan untuk program-program ini di luar negeri, termasuk melalui sarana dunia maya dan penelitian ilmiah bersama,” kata laporan itu.

1. Korea Utara catat peluncuran rudal bulanan terbanyak dalam sejarah

Ilustrasi rudal Korea Utara (Twitter.com/CFTNI)

Sejak 2006, Korea Utara dijerat sanksi PBB dan Dewan Keamanan selama bertahun-tahun, karena mendanai program nuklir serta rudal balistik. Pemantau sanksi mencatat, telah terjadi akselerasi pengujian rudal oleh Pyongyang.

Amerika Serikat (AS) menyatakan Korea Utara telah melakukan sembilan peluncuran rudal balistik sepanjang Januari 2022. Angka itu tercatat sebagai peluncuran bulanan terbesar dalam sejarah senjata pemusnah massal di Korea Utara.

“DPRK menunjukkan peningkatan kemampuan untuk pembangunan cepat, mobilitas luas (termasuk di laut), dan peningkatan ketahanan misilnya,” terang pemantau sanksi.

Misi PBB Korea Utara di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar.

2. Peretasan kripto jadi sumber pendanaan penting Korea Utara

Ilustrasi uang kripto. (Pixabay.com/QuinceCreative)

Isu lain yang juga disorot adalah serangan siber, khususnya pada aset mata uang kripto yang disebut menjadi sumber pendapatan penting Korea Utara. Para peretas juga menyasar lembaga keuangan dan bursa saham.

“Pelaku siber DPRK mencuri lebih dari 50 juta dolar AS (sekitar Rp719 miliar) sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021 dari setidaknya tiga pertukaran mata uang kripto di Amerika Utara, Eropa, dan Asia,” tulis dalam laporan itu.

Pemantau juga mengutip laporan bulan lalu oleh perusahaan keamanan siber Chainalysis, yang menyatakan Korea Utara meluncurkan setidaknya tujuh serangan terhadap platform cryptocurrency, yang mengekstraksi aset digital senilai hampir 400 juta dolar AS atau sekitar Rp5,7 triliun tahun lalu.

Pada 2019, pemantau sanksi PBB melaporkan, Korea Utara mendanai program senjata pemusnah massal senilai 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,7 yang diperoleh dari serangan siber.

3. Situasi kemanusiaan di Korea Utara memburuk

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Laporan terbaru juga menyebut blokade ketat Korea Utara sebagai upaya menangani pandemik COVID-19.

“Dengan demikian perdagangan gelap, termasuk barang-barang (perdagangan) barang mewah, sebagian besar telah berhenti,” jelas laporan itu.

Selama bertahun-tahun, Dewan Keamanan PBB telah melarang ekspor Korea Utara, termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah serta produk minyak olahan.

“Meskipun ekspor maritim dari DPRK untuk batu bara meningkat pada paruh kedua 2021, mereka masih pada tingkat yang relatif rendah. Jumlah impor minyak sulingan meningkat tajam pada periode yang sama, tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya,” ungkap para pemantau.

Situasi kemanusiaan Korea Utara juga dikabarkan terus memburuk. Para pemantau mengatakan, situasi kemanusiaan memburuk karena blokade COVID-19. Sayangnya, karena keterbatasan informasi, sulit untuk menakar berapa banyak sanksi PBB yang secara tidak sengaja merugikan kehidupan warga sipil.