PBB Serukan Negara-negara Patuhi Pakta Nonproliferasi Nuklir

Deklarasi yang diadopsi pada hari terakhir tersebut menegaskan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh senjata nuklir terhadap umat manusia dan mengupayakan pemberantasan senjata tersebut.

Pihaknya juga menyerukan setiap negara untuk bergabung dengan perjanjian itu. Disebutkan pula bahwa negara-negara anggota akan melanjutkan diskusi mengenai potensi pembentukan dana perwalian internasional, guna membantu korban dan pemulihan lingkungan.

Para anggota juga sepakat untuk menggelar konferensi peninjauan ulang untuk Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang direncanakan akan diadakan pada akhir 2026. Perhatian tertuju pada apakah dukungan terhadap perjanjian tersebut akan tumbuh untuk penghapusan senjata nuklir. 

Pakta Larangan Senjata Nuklir tersebut mengharuskan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Namun, tidak ada satu pun dari 5 negara pemilik senjata nuklir, yakni AS, China, Inggris, Prancis, dan Rusia yang telah menyetujuinya.

TPNW mulai berlaku di antara para peratifikasinya, yang saat ini berjumlah 73, pada Januari 2021. Ini setelah didukung oleh 122 pihak pada tahun 2017. Perjanjian tersebut merupakan traktat yang hampir diterima secara universal di bawah badan dunia mengenai perlucutan senjata nuklir.

Sementara itu, perbedaan posisi di antara negara-negara terkait pencegahan nuklir terlihat jelas di tengah invasi Rusia yang berkepanjangan di Ukraina.

Berbeda dengan dua pertemuan para penandatangan sebelumnya pada 2022 dan 2023, tahun ini tidak ada satu pun negara anggota NATO, yang berada di bawah payung nuklir Amerika Serikat (AS), yang berpartisipasi sebagai pengamat. Alasan ketidakhadirannya, beberapa negara NATO mengatakan aliansi tersebut telah mengkritik, serta menolak perjanjian itu dan harus tetap berpegang pada posisi itu bersama-sama.

Australia yang merupakan sekutu AS dan bukan anggota TPNW, mengamati jalannya perjanjian hingga 7 Maret 2025. Pihaknya mengatakan bahwa Canberra memiliki ambisi yang sama dengan para anggota pakta tersebut untuk dunia yang bebas nuklir dan ingin memantau kemajuan perjanjian tesebut, dilansir Kyodo News.

Akan Rakhmetullin, wakil menteri luar negeri Kazakhstan, yang memimpin pertemuan konferensi PBB tersebut, mengatakan kebijaksanaan dan keputusan kolektif negara-negara peserta akan mengirimkan pesan yang kuat kepada kekuatan nuklir.

Ia juga menekankan keputusan Jepang yang tidak mengirimkan delegasi pengamat ke pertemuan tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya sepenuhnya memahami hal itu, mengingat konteks geopolitik di kawasan tersebut. Hal ini merujuk pada isu program rudal balistik dan nuklir Korea Utara. Namun, menurut Rakhmetullin, perdamaian tidak dapat terwujud dengan senjata nuklir dan senjata semacam itu hanya memberikan ilusi perlindungan.

"Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah menderita serangan nuklir langsung, sementara negara-negara lain seperti Kazakhstan telah menderita akibat uji coba nuklir," ungkapnya.

Konferensi tersebut diadakan setelah Nihon Hidankyo, sebuah kelompok yang mewakili para penyintas bom atom Hiroshima dan Nagasaki, memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu. Seruan para penyintas bom atom untuk penghapusan senjata nuklir menarik lebih banyak perhatian, daripada dua pertemuan sebelumnya.

Hidankyo telah mendesak pemerintah Jepang untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahun ini sebagai pengamat. Sementara, Tokyo yang mengandalkan payung nuklir AS untuk pencegahannya, tidak mengirim pengamat ke satu pun dari tiga pertemuan TPNW.