PBB Serukan Sanksi Lebih Berat untuk Junta Myanmar

Andrews menekankan bahwa dalam lima bulan terakhir, terjadi peningkatan serangan terhadap warga sipil.

”Serangan udara terhadap sasaran sipil meningkat lima kali lipat,” ungkapnya.

”Sekarang, mereka telah meluncurkan program perekrutan militer secara paksa, mendorong generasi muda untuk bersembunyi, melarikan diri dari negara, atau generasi muda yang tidak mau diikutsertakan dalam kampanye kebrutalan junta bergabung dengan pasukan perlawanan,” katanya.

Pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap Rohingya sampai saat ini masih tak kunjung mereda. 

“Mereka yang bertaruh pada junta untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas di Myanmar telah kalah. Junta adalah penyebab utama kekerasan, ketidakstabilan, kemerosotan ekonomi, dan pelanggaran hukum di negara ini,” kata pelapor khusus tersebut.

Andrews kemudian memperingatkan bahwa kekacauan di Myanmar dapat meluas ke kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Dia mendesak masyarakat internasional untuk memberikan dukungan yang lebih besar sampai kekejaman junta berakhir. Salah satu yang cara yang diusulkannya adalah pengetatan sanksi terhadap Junta.

“Kita perlu melakukan perubahan mendasar dalam penerapan sanksi. Kita harus melakukannya dengan cara yang terkoordinasi dan fokus,” katanya, dilansir Hindustan Times.

Myanmar berada di bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021. Militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menghadapi perlawanan sengit dari kelompok etnis di banyak wilayah di negara tersebut.

Setidaknya tiga kelompok etnis bersenjata, yang bersatu di bawah Aliansi Persaudaraan, telah melawan rezim junta untuk mengambil kendali di bagian utara Myanmar sejak akhir Oktober.

Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Banyak orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut.