PBB Tuduh Tentara Myanmar Lakukan Kejahatan Perang

Dalam laman resminya, OHCHR yang merilis laporan konflik Myanmar pada sesi reguler ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut tentara Myanmar sengaja menargetkan penduduk sipil dengan serangan udara dan senjata berat.

Serangan kekejaman Tatmadaw yang menargetkan warga sipil disebut dalam laporan itu dilakukan dengan menembak kepala, membakar sampai mati, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan penggunaan sipil sebagai tameng.

Tatmadaw Myanmar dituduh telah secara mencolok menunjukkan pengabaian terhadap kehidupan manusia.

Sejak kudeta 1 Februari 2021, lebih dari 1.600 orang telah dibunuh pasukan keamanan Myanmar dan afiliasinya. Lebih dari 12.500 orang ditahan dan setidaknya hampir setengah juta orang mengungsi. Selain itu, sekitar 14 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak, yang upaya pengiriman telah diblokir oleh Tatmadaw.

Berdasarkan laporan tersebut, OHCHR mengatakan kesimpulan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Tatmadaw terlibat dalam kekerasan dan pelecehan. Serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil menunjukkan pola perilaku yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dilansir Al Jazeera, Michelle Bachelet mengatakan skala dan luasnya pelanggaran hukum internasional yang mengerikan yang diderita oleh rakyat Myanmar "menuntut tanggapan internasional yang tegas, terpadu, dan tegas."

Ravina Shamdasani juru bicara OHCHR menjelaskan bahwa organisasinya "dapat mengidentifikasi pola selama setahun terakhir, yang menunjukkan bahwa ini adalah serangan sistematis yang terencana, terkoordinasi; bahwa ada indikasi yang jelas bahwa itu akan menjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Tatmadaw mengklaim bahwa mereka memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan. Mereka membantah telah terjadi kekejaman. Mereka mengklaim pejuang pro-demokrasi yang disebut Tatmadaw sebagai "teroris" telah menyebabkan kerusuhan.

Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang terus bergolak. Keinginan rakyat untuk hidup dalam negara demokratis, terus berbenturan dengan kepentingan kelompok militer yang ingin menguasai secara totaliter negara tersebut.

Bentrokan kecil dan sporadis telah sering terjadi sejak sebelum kudeta militer. Tapi usai kudeta, pasukan pro-demokrasi dan oposisi kerap bersatu melawan Tatmadaw meski dengan persenjataan seadanya.

Tatmadaw terus melakukan serangan menargetkan pejuang pro-demokrasi, termasuk menargetkan warga sipil. Dilansir Associated Press, David Eubank, direktur Free Burma Rangers, mengatakan Tatmadaw menargetkan warga sipil dalam serangan udara dan darat dalam skala yang tak tertandingi di negara itu sejak Perang Dunia II.

Peneliti Myanmar untuk Human Rights Watch, Manny Maung, menjelaskan "serangan oleh militer terhadap warga sipil, bangunan sipil, pembunuhan warga sipil, bangunan publik seperti bangunan keagamaan, ya, itu tidak kurang dari kejahatan perang yang terjadi saat ini di wilayah tertentu dan ini karena mereka menargetkan warga sipil tanpa pandang bulu."

Banyak negara yang telah menjatuhkan sanksi ke Myanmar agar mesin perangnya terhenti. Tapi Rusia sejauh ini tetap menjadi pemasok utama persenjataan dan amunisi. Jet tempur MiG dan helikopter serang buatan Rusia kerap dikirim secara berkala untuk melakukan serangan dengan bom dan ratusan peluru mortir 120mm.