PBB Tuntut Prancis Bertanggung Jawab atas Serangan Udara di Mali

Mali telah menghadapi pemberontakan para jihadis sejak tahun 2012 lalu. Serangan dari para pemberontak terus meluas bahkan sampai di wilayah Sahel yang berada di Afrika Barat. Prancis turun tangan untuk membantu menetralisir jihadis militan di negara bekas koloninya.

Sangat jarang sebuah laporan tentang aksi militer Prancis di wilayah tersebut mendapatkan penyelidikan. Namun laporan yang diturunkan oleh PBB bulan lalu mengungkap bahwa serangan udara Prancis di Mali pada awal tahun telah merenggut belasan nyawa warga sipil.

Diberitakan The Guardian, kelompok keluarga korban yang selamat dari serangan udara itu, menuntut agar personel militer yang terlibat dalam serangan mendapatkan dakwaan. Hamadoune Dicko, pemimpin kelompok suku Fulani, salah satu suku terbesar di Mali yang mecakup lebih dari dua juta penduduk, mengatakan bahwa salah satu temannya tewas dalam serangan tersebut.

Dicko mendesak untuk dilakukan penyelidikan independen oleh sistem peradilan, "Apakah itu Mali, Prancis atau internasional." Dengan penyelidikan tersebut keluarga korban dapat diberi kompensasi dan bahwa mereka yang bertanggung jawab dapat dibawa ke pengadilan.

Serangan udara Prancis di Mali pada 3 Januari telah menimbulkan kontroversi. Apalagi setelah dikeluarkannya laporan dari PBB yang mengungkap bahwa serangan itu menewaskan warga sipil. MINUSMA, sebuah lembaga hak asasi yang memiliki afiliasi dengan PBB mengatakan telah melakukan penyelidikan terhadap sekitar 400 saksi, dan 115 di antaranya dengan wawancara tatap muka.

Dari investigasi tersebut, 19 korban dari total 22 orang yang meninggal adalah warga sipil. Hanya tiga orang yang disebut sebagai anggota militan jihadis. Dalam laporan PBB, serangan itu menyasar sebuah acara pernikahan warga yang sedang berlangsung.

Dilansir France24, Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, melakukan perjalanan ke Bamako, Mali, pada awal April. Dia melakukan pertemuan dengan presiden sementara Mali, Bah Ndaw. Usai pertemuan, Parly mengatakan kepada wartawan bahwa serangan tersebut menargetkan kelompok bersenjata.

“Tidak ada perempuan atau anak-anak di antara korban, dan serangan ini dimaksudkan untuk menetralkan elemen teroris,” kata Parly. Dia juga menjelaskan bahwa serangan yang dilakukan oleh militer Prancis diikuti proses penargetan yang ketat sesuai hukum internasional.

Selain serangan udara yang kontroversial, Prancis juga dituduh telah melakukan serangan dengan pesawat nirawak di daerah terpencil di Mali tenggara. Serangan tersebut berlangsung pada Kamis, 25 Maret 2021 di wilayah yang bernama Gao.

Dilansir Anadolu, serangan telah menewaskan enam warga sipil. Empat orang berusia di bawah 16 tahun dan dua orang lagi berusia antara 18-20 tahun.

Mohamed Assaleh Ahmad, walikota daerah itu menjelaskan bahwa korban "menghabiskan hari di luar desa Talataye dengan tiga sepeda motor dan dipersenjatai dengan senapan berburu untuk menembak kelinci dan ayam hutan."

Dalam laporan Prancis, serangan drone nirawak itu "melumpuhkan kelompok teroris bersenjata" dan menghancurkan tiga buah sepeda motor. Namun laporan tersebut tidak merinci korban yang meninggal.

Prancis telah memimpin pasukan bersama dengan angggota G-5 yakni Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger dan Chad dalam menghadapi kelompok militan jihadis di wilayah Sahel dalam operasi militer yang bernama Barkhane. Prancis mengerahkan pasukannya yang terdiri dari sekitar 5.100 personel.