Tripoli, IDN Times - Pada Sabtu, 30 Januari PBB telah mengumumkan kandidat pemerintahan sementara untuk Libya. Pemerintahan sementara ini akan berlangsung sampai selesainya pemilu Libya yang berlangsung pada 24 Desember.
Pemerintahan sementara ini akan membatu dalam pengawasan persiapan pemilu, yang dilakukan untuk mengakhiri konflik yang terus terjadi di Libya sejak pemerintahan Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011.
Melansir dari Anadolu Agency, pada 3 Januari lalu utusan PBB untuk Libya, Stephanie Williams telah mengumumkan pembentukan 18 anggota Dewan Konsultasi Forum Dialog Libya, yang bertugas merancang mekanisme formal untuk memilih eksekutif sementara Libya.
Pada Sabtu, 30 Januari Misi Dukungan PBB untuk Libya (UNSMIL) menyampaikan bahwa dalam pemerintahan sementara ini ada 24 kandidat yang akan bersaing dalam Dewan Kepresidenan, satu presiden dan dua wakil presiden, sementara untuk posisi perdana menteri ada 21 kandidat. Mereka akan menjadi pemimpin eksekutif sementara Libya.
Kandidat dalam pemerintahan sementara ini akan dipilih melalui pemungutan suara oleh 75 anggota Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang akan berlangsung pada 1-5 Februari di Jenewa, Swiss dengan dipimpin PBB.
Melansir dari Reuters, beberapa daftar kandidat kandidat yang disetujui dalam pemilihan pemimpin eksekutif sementara Libya yaitu Aguila Saleh, kepala parlemen yang berbasis di timur, Menteri Dalam Negeri Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), Fathi Bashagha, Menteri Pertahanan Saleh Namroush, dan Wakil Perdana Menteri Ahmed Maiteeg.
Pada 2011 pemimpin Libya, Muammar Gaddafi digulingkan dalam gejolak revolusi yang banyak terjadi di negara Timur Tengah. Sejak peristiwa tersebut Libya terus mengalami gejolak politk.
Melansir dari Reuters, sejak 2014 pemerintahan di Libya telah terbagi dua yaitu Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berada di ibu kota, Tripoli dan pemerintahan di Benghazi yang dipimpin Tentara Nasional Libya (LNA) oleh petinggi militer Khalifa Haftar.
Kedua pemerintahan telah menimbulkan perpecahan dalam internal Libya dan kelompok bersenjata telah mengambil ahli lembaga utama negara.
Sejak April 2019 konflik terjadi pasukan LNA yang mendapat dukungan dari UEA, Mesir dan Rusia berusaha untuk mengambil alih Tripoli dari pemerintahan GNA yang didukung oleh PBB dan Turki.
Untuk mengakhiri konflik telah dilakukan pembicaraan dengan bantuan PBB, yang pada 23 Oktober sepakat melakukan gencatan senjata.
Namun, pemilihan pemimpin eksekutif sementara sebelum pemilu menjelang akhir tahun telah menimbulkan kekhawatiran adanya persaingan jabatan yang mungkin akan memicu konflik lagi.
Melansir dari Al Jazeera, Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan pendukung LNA, pada hari Jumat menyampaikan siap bekerja dengan AS dalam menemukan solusi damai atas konflik di Libya. Hal itu disampaikan UEA Melalui utusannya untuk PBB, Lana Nusseibeh dalam sebuah surat.
"Ada kebutuhan mendesak akan upaya diplomatik baru untuk menyelesaikan konflik di Libya. UEA siap untuk bekerja sama dengan semua anggota Dewan Keamanan, termasuk pemerintah AS yang baru, untuk mencapai penyelesaian damai bagi rakyat Libya. Seruan Dewan Keamanan agar semua pasukan asing mundur dari Libya. Intervensi asing dalam konflik harus diakhiri sekarang. UEA sangat yakin bahwa solusi diplomatik dan politik adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik Libya. Prioritas pertama adalah untuk mempertahankan dan memperkuat perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada bulan Oktober, tambahnya. Ini akan memungkinkan dan mendorong proses politik dan transisi yang dipimpin Libya yang memenuhi aspirasi rakyat Libya untuk stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran."
Sehari sebelumnya UEA telah dituduh oleh pemerintah AS ikut campur dalam konflik Libya. Dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB, perwakilan AS telah menyerukan, "semua pihak eksternal, termasuk Rusia, Turki dan UEA, untuk menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya."