PBB: Wilayah ISIS di Mali Berlipat Ganda Kurang dari Setahun

Apa yang dikhawatirkan dalam laporan para pakar PBB adalah kelompok ISIS dan afiliasi al-Qaeda memiliki peluang untuk mengulangi skenario tahun 2012. Itu merupakan tahun ketika Mali mengalami kudeta militer dan kelompok militan membentuk negara Islam di bagian utara negara tersebut.

Prancis kemudian diminta untuk membantu melancarkan operasi militer yang berhasil merontokkan kekuasaan militan dari wilayah utara. Tapi, dilansir National News, kelompok itu kemudian berpindah ke Mali tengah yang lebih padat pada 2015 dan masih aktif hingga kini.

Pada 2015, terjadi penandatanganan perdamaian melibatkan pemerintah, milisi pro-pemerintah dan kelompok yang menginginkan otonomi Mali Utara. Implementasi perjanjian tidak berjalan mulus dan kelompok militan terus beraktivitas di Mali tengah.

"Dalam waktu kurang dari setahun, ISIS di Sahara Besar telah melipatgandakan wilayah kekuasaannya di Mali," kata PBB. Ini khususnya di wilayah pedesaan di Menaka timur dan sebagian besar wilayah Ansongo di Gao.

Perjanjian pada 2015 khususnya fokus pada perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi kombatan ke dalam masyarakat. Ini khususnya para pejuang dari JNIM yang terkait al-Qaeda. Mereka ini yang bersaing dengan ISIS memperebutkan kepemimpinan di Mali utara.

Dilansir Al Jazeera, lemahnya perjanjian dan terus berlangsungnya serangan kelompok ISIS telah mengikis kepercayaan para penandatanganan. Aktor yang seharusnya menjadi penyedia keamanan dinilai lemah dan tidak dapat diandalkan bagi masyarakat yang jadi korban militan.

JNIM mendapat keuntungan dan pelemahan tersebut. Kini, kelompok itu memposisikan diri sebagai satu-satunya aktor yang mampu melindungi masyarakat dari serangan ISIS. Penguasa Mali hanya melihat dari jauh konfrontasi ISIS dan JNIM dari kejauhan.

Para pakar menilai perjanjian perdamaian 2015 berpotensi gagal tanpa mediasi PBB. Sehingga, wilayah utara menghadapi risiko pemberontakan kembali seperti pada 2012.

Mali sendiri justru telah mengusir pasukan perdamaian PBB yang dikenal sebagai MINUSMA. Padahal pasukan itu memainkan peran penting dalam pembicaraan antara pihak bersaing.

Dilansir Associated Press, para pakar juga melaporkan bahwa kelompok yang saling bersaing berusaha mendapatkan kendali rute perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia.

"Mali tetap menjadi pusat perdagangan narkoba di Afrika Barat dan antara negara-negara pesisir di Teluk Guinea dan Afrika Utara, di kedua arah," kata para pakar.

Selain itu, para pakar juga prihatin dengan pelanggaran lain seperti kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional lainnya yang dilakukan pasukan asing, yang diduga adalah kelompok Wagner.