Pedekate Diplomatik AS di Bawah Biden Tidak Digubris Korea Utara

Pemerintahan Biden sejauh ini berhati-hati dalam menjelaskan secara terbuka soal pendekatannya terhadap Korut. Pemerintah AS mengatakan pihaknya melakukan tinjauan kebijakan yang komprehensif setelah kontak antara mantan Presiden Donald Trump --yang belum pernah terjadi sebelumnya-- dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Upaya Trump untuk membujuk Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklir, berakhir dengan kegagalan. Suatu laporan rahasia PBB menemukan bahwa Korea Utara memelihara dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020 --tindakan-tindakan yang melanggar sanksi internasional.

Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Biden menggambarkan Kim sebagai "preman". Biden pernah mengatakan ia hanya akan bertemu dengan Kim dengan syarat bahwa Kim setuju akan menurunkan kapasitas nuklirnya.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan tampaknya tidak ada dialog aktif antara AS dan Korut selama lebih dari setahun, termasuk pada akhir pemerintahan Trump. Padahal, menurutnya, AS telah melakukan banyak upaya selama waktu itu untuk menjalin hubungan.

Pejabat senior pemerintahan Biden itu memberikan sedikit keterangan rinci tentang upaya diplomatik yang dilancarkan pemerintah. Pejabat itu mengatakan telah ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari, termasuk di New York.

"Sampai saat ini, kami belum menerima tanggapan dari Pyongyang," kata pejabat itu.

Sementara utusan Korut untuk PBB belum menanggapi hal ini.

Pejabat AS tersebut menolak berspekulasi tentang bagaimana sikap bungkam Pyongyang akan berdampak pada tinjauan kebijakan terhadap Korea Utara. Tinjauan ulang kebijakan  itu diharapkan akan selesai dalam beberapa minggu mendatang, di bawah pemerintahan Biden.

Keadaan itu juga menambah dimensi baru pada kunjungan menteri luar negeri serta menteri pertahanan Amerika Serikat minggu depan ke Korea Selatan dan Jepang. Kekhawatiran atas persenjataan nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi agenda utama selama kunjungan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah mengungkapkan kemungkinan AS menjatuhkan sanksi tambahan, dengan berkoordinasi dengan sekutu, untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi. Sanksi-sanksi yang diterapkan sejauh ini, gagal membuat Kim menghentikan program senjata nuklirnya.

Blinken juga dijadwalkan menjadi tuan rumah diskusi tatap muka pertama antara para pejabat tinggi pemerintahan Biden dan Tiongkok pada 18 Maret di Alaska. Sebelumnya, pemerintahan Trump menuduh Tiongkok gagal memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.