Pejabat KPU AS Bantah Tuduhan Trump Ada Kecurangan Saat Pemilu

14 Nov 2020, 07:25 WIB

Cawapres di pemilu AS tahun 2020, Joe Biden <kiri> dan Donald Trump <kanan> (Star Tribune)

Jakarta, IDN Times - Pejabat berwenang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Amerika Serikat, membantah dengan tegas adanya tuduhan kecurangan yang terjadi pada pilpres 3 November 2020 lalu. Pejabat KPU menyatakan pilpres tersebut merupakan pemilu paling aman dalam sejarah Negeri Paman Sam.

Stasiun berita BBC, Jumat, 13 November 2020 melaporkan, hingga kini tidak ada bukti kuat untuk mendukung tuduhan yang menyebut telah terjadi kecurangan dalam pemilu sehingga suara Trump menghilang secara ajaib.

"Tidak ada bukti bahwa sistem pemungutan suara apapun telah menghapus atau menghilangkan suara, mengubah atau dengan berbagai cara membocorkan," kata komite penyelenggara pemilu AS ketika memberikan pernyataan bersama.

Ini merupakan bantahan langsung dari pejabat berwenang tingkat federal dan negara bagian untuk merespons tuduhan penipuan pemilu AS, setelah sebelumnya Trump acap kali berbicara mengenai kecurangan dan mengklaim suaranya sebanyak 2,7 juta telah raib.

Komite yang memberikan pernyataan pada hari ini waktu AS terdiri dari pejabat berwenang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, Komite Pembantu Pemilu AS, dan pejabat berwenang di masing-masing negara bagian. Mereka bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu.

"Pilpres 3 November adalah pemilu paling aman dalam sejarah Amerika. Kini, di seluruh negeri, pejabat berwenang pemilu tengah meninjau ulang dan mengecek kembali keseluruhan proses pemilu sebelum melakukan finalisasi hasilnya," kata komite itu.

Apakah dengan adanya bantahan ini secara otomatis menggugurkan gugatan hukum yang diajukan Trump ke pengadilan?

1. Pejabat KPU AS memastikan pilpres 2020 berjalan dengan jujur

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Di dalam pernyataannya, pejabat KPU AS memastikan pilpres yang digelar pada 3 November 2020 lalu dilakukan secara aman dan jujur.

"Jadi, ketika kami tahu ada klaim yang tidak berdasar dan peluang (menyebarkan) misinformasi mengenai proses pemilu kami, maka kami bisa memastikan bahwa kami memiliki kepercayaan tertinggi terkait keamanan dan kejujuran dalam pemilu ini. Anda pun juga harus percaya," kata para pejabat itu tanpa menyebut bahwa pernyataan itu juga ditujukan kepada Trump.

Mereka juga menyarankan bila ada pertanyaan terkait penyelenggaraan pilpres 3 November 2020 lalu, maka dipersilakan untuk bertanya kepada pejabat KPU sebagai sumber yang terpercaya. "Sebab, mereka lah yang menyelenggarakan pemilu," tutur komite itu lagi.

Pernyataan serupa turut diunggah ke situs Badan Infrastruktur Keamanan dan Dunia Siber (CISA). Organisasi itu berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Kepala CISA, Christopher Krebs, disebut-sebut membuat Gedung Putih geram lantaran kerap mengunggah informasi untuk membantah klaim yang dibuat oleh Trump. Situs CISA bahkan disebut sebagai pengendali informasi agar tidak terbawa rumor.

Bahkan, pada Kamis, 11 November 2020, Krebs mengunggah pernyataan agar tidak menyebarluaskan klaim liar dan tidak berdasar mengenai mesin pemungutan suara.

"Bahkan, bila klaim itu disampaikan oleh presiden (jangan ikut disebarluaskan lagi)," tulis Krebs di media sosial.

Hal itu pula yang membuat Krebs kini terancam dicopot dari jabatannya.

2. Senator dari Partai Republik pelan-pelan mulai mengakui kemenangan Joe Biden

Presiden AS Joe Biden (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Meski hingga kini Trump masih ogah mengakui kemenangan Joe Biden, namun senator dari Partai Republik mulai berubah pikiran. Sejumlah senator, termasuk sekutu kunci Trump, Lindsey Graham, mendorong agar Biden turut diberikan informasi mengenai memo rahasia yang biasanya diterima oleh seorang presiden.

Di sisi lain, senator dari Partai Demokrat, Chris Coons, mengaku dititipi ucapan selamat rekannya, salah satu senator Partai Republik. Berbicara di stasiun berita CNN, Coons mengaku diminta agar menyampaikan ucapan selamat kepada Biden sudah terpilih menjadi Presiden ke-46 AS.

Sedangkan, Ketua DPR yang juga dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi mengatakan apa yang kini dilakukan oleh Trump dengan ogah mengakui pemilu bak sirkus. Sementara, di sisi lain, situasi pandemik COVID-19 di AS malah semakin memburuk.

3. Tim kampanye Donald Trump kini fokus menggugat hasil pemilu di negara bagian Pennsylvania dan Michigan

Donald Trump menari dengan musik saat ia akan turun dari panggung pada akhir reli kampanye di Carson City, Nevada, Amerika Serikat, Minggu (18/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Laman Al Arabiya pada pekan ini melaporkan tim kampanye Donald Trump sudah mengajukan beberapa gugatan hukum terkait hasil pemilu. Tetapi, sebagian ada yang sudah dinyatakan tidak terbukti.

Saat ini gugatan hukum yang bergulir di negara bagian Pennsylvania dan Michigan memiliki peluang yang kecil untuk menang. Menurut para ahli hukum, klaim yang disampaikan oleh tim kampanye Trump tetap dinilai lemah.

Tim kampanye Trump mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal di kedua negara bagian itu. Trump berharap dengan menggugat hasil penghitungan suara di Pennsylvania dan Michigan, bisa mencegah agar Biden diumumkan secara resmi sebagai pemenang pemilu.

Pada 8 November 2020 lalu, tim kampanye Trump menuding sistem pemungutan suara di Pennsylvania kurang transparan dan tak menerapkan proses verifikasi untuk memastikan warga benar-benar menggunakan hak suaranya. Sementara, gugatan serupa juga dilayangkan pada 11 November 2020 lalu di Distrik Barat Michigan.

Tim kampanye Trump menuding sudah terjadi perbuatan yang tidak pantas terhadap pihak yang menantang hasil pemilu dari Partai Republik. Selain itu, aturan untuk menjaga jarak juga tidak diterapkan.

Di dalam gugatannya, tim kampanye Trump meminta agar hasil pemilu di Michigan tidak disahkan tanpa adanya kepastian bahwa semua surat suara telah dihitung dengan benar. Pihak Trump juga minta diadakan pemilu ulang di tempat pemungutan suara yang dianggap bermasalah.