Pelaut Kekurangan Akses ke Vaksin, Pengiriman Global Bisa Terpukul

Dalam dokumen tersebut, ICS juga memperingatkan vaksinasi bisa segera menjadi persyaratan wajib untuk bekerja di laut karena banyak negara mulai mendesak semua awak kapal divaksinasi sebagai prasyarat untuk memasuki pelabuhan mereka.

Pada bulan Maret, Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hong Kong mengeluarkan mandat bahwa perubahan kru hanya bisa dilakukan oleh anggota yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 Tiongkok.

Tiongkok adalah salah satu negara pergantian kru yang populer di dunia. Tanpa vaksin, pelaut tidak dapat meninggalkan kapal dan tidak ada perubahan awak yang dapat terjadi.

“Kami sudah melihat laporan dari negara-negara yang membutuhkan bukti vaksinasi COVID-19 untuk pelaut,” kata Guy Platten, sekretaris jenderal ICS. “Jika pekerja kami tidak dapat melewati perbatasan internasional, ini pasti akan menyebabkan penundaan dan gangguan pada rantai pasokan.”

Pelaut tidak hanya terancam pandemik dari sisi kesehatan dan aturan vaksinasi ini. Sebelumnya pada puncak epidemi COVID-19, sebanyak 400 ribu pelaut terjebak di laut. Waktu di atas kapal juga diperpanjang sangat lama.

Durasi kontrak awak normal untuk seorang pelaut adalah tiga sampai sebelas bulan. Namun pandemik telah memperpanjang waktu kontrak itu menjadi lebih dari 18 bulan. Saat ini ada 200 ribu pelaut terjebak di laut atau di rumah menunggu pergantian awak, menurut ICS.

ICS mengatakan dampak ini mungkin pada akhirnya bisa mempengaruhi negara berkembang karena banyak pelaut berasal dari negara-negara berkembang.

“Anda dapat memiliki 30 kebangsaan berbeda di atas kapal pada satu waktu,” jelas Platten. “Setengah dari angkatan kerja pengapalan tinggal di negara-negara yang tidak akan memiliki akses ke vaksin selama dua atau tiga tahun. ICS menghitung bahwa 900 ribu pelaut dunia (lebih dari setengah angkatan kerja global) berasal dari negara berkembang.”

Bud Darr, Wakil Presiden Eksekutif Kebijakan Maritim dan Urusan Pemerintah di MSC Group, juga mengatakan bahwa mereka khawatir kurangnya vaksinasi akan menjadi hambatan bagi pergerakan bebas pelaut tahun ini.

“Pelaut sudah memberi kami begitu banyak,” kata Darr. “Mengalami karantina, penangguhan rute penerbangan, dan pembatasan kesehatan telah menjauhkan mereka dari keluarga dan teman-teman mereka. Semua untuk tetap menyediakan barang-barang penting untuk dunia.”

ICS lebih lanjut memperingatkan penundaan pelabuhan yang disebabkan oleh awak kapal yang tidak divaksinasi dapat menimbulkan kewajiban dan biaya tambahan hukum bagi pemilik kapal. Organisasi tersebut juga mengatakan bahwa pemilik berisiko mengemban tanggung jawab hukum jika mereka mencoba mengubah kontrak yang ada dan memerlukan vaksin, atau meminta kru untuk menerima vaksin khusus seperti yang diminta oleh pelabuhan. Mereka mengatakan bahwa pemilik dapat memenuhi kebutuhan vaksin pelaut dalam kontrak baru.

Untuk menghindari rintangan hukum ini, ICS mengatakan telah menghubungi pejabat maritim pemerintah di seluruh dunia untuk menemukan solusi terkait vaksinasi. Salah satunya adalah pendirian pusat vaksin di seluruh pelabuhan internasional utama.

“Dalam jangka pendek, ini berarti mendapatkan vaksinasi pelaut di negara mereka yang programnya sudah mapan dan pasokan vaksin yang cukup,” kata Darr. “Dalam jangka panjang, ini tentang mengeksplorasi ide kemitraan publik-swasta. Bahkan mungkin ada peluang ketika lonjakan kebutuhan awal terpenuhi untuk alokasi nasional, bagi produsen untuk memberikan vaksinasi langsung kepada pemilik kapal untuk dialokasikan/diberikan kepada pekerja penting ini.”