Pembatasan Guru, Ribuan Siswa di Yerusalem Timur Mogok Belajar

16 Jan 2026, 16:56 WIB

Fatimah

gambar bendera Palestina di dinding (unsplash.com/Ash Hayes)

Intinya sih...

Sekolah-sekolah dikhawatirkan tidak akan mampu beroperasi secara normal pada semester kedua.
Hampir setengah dari guru di sekolah swasta di Yerusalem Timur terdampak oleh pembatasan tersebut.
Israel dianggap berupaya melemahkan identitas Palestina di Yerusalem Timur.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 25 ribu siswa tidak masuk sekolah setelah puluhan sekolah swasta di Yerusalem Timur menghentikan kegiatan belajar mengajar. Langkah ini diambil sebagai bentuk protess atas keputusan Israel yang membatasi jumlah hari pemberian izin kerja bagi para guru dari Tepi Barat yang diduduki.

Aksi mogok tersebut diserukan oleh Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Kristen di Yerusalem dan kemudian diikuti oleh seluruh sekolah swasta di Yerusalem Timur. Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal partai Inisiatif Nasional Palestina, pada Rabu (14/1/2026), mengatakan bahwa 13 sekolah Kristen ikut ambil bagian dalam aksi mogok tersebut, sementara sekolah-sekolah lainnya menyusul.

"Alasannya lebih dalam dari sekadar masalah guru. Ini mencerminkan kekecewaan terhadap peraturan ilegal yang diberlakukan Israel," tulisnya di platform media sosial.

1. Sekolah-sekolah dikhawatirkan tidak akan mampu beroperasi secara normal pada semester kedua

Dilansir dari The Times of Israel, Richard Zananiri, direktur sekolah swasta St George, menjelaskan bahwa masalah bermula ketika Israel tidak mengizinkan para guru dari Tepi Barat bekerja pada Sabtu. Berdasarkan peraturan Israel, warga Palestina harus mendapatkan izin dari militer Israel untuk melintasi pos pemeriksaan yang memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur.

Karena muncul keberatan, izin kerja untuk hari Sabtu akhirnya dipulihkan. Namun, sebagai gantinya, Israel justru melarang para guru bekerja pada Jumat dan Minggu. Pihak sekolah menolak pembatasan hari kerja tersebut, dengan menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran dan program ekstrakurikuler juga berlangsung pada hari-hari tersebut.

Sekretariat Jenderal juga memperingatkan bahwa sekolah-sekolah tidak akan mampu beroperasi secara normal pada semester kedua tahun ajaran jika pembatasan tersebut terus diberlakukan.

2. Hampir setengah dari guru di sekolah swasta di Yerusalem Timur terdampak oleh pembatasan tersebut

Zananiri mengatakan bahwa pembatasan tersebut berdampak pada 171 guru dan staf. Jumlah ini mewakili lebih dari separuh dari sekitar 300 guru yang bekerja di seluruh sekolah swasta di Yerusalem Timur.

“Kami tidak senang anak-anak tinggal di rumah,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa diskusi sedang berlangsung dengan pihak berwenang Israel untuk memastikan dimulainya kembali semua kegiatan belajar mengajar.

Ia juga menyebutkan bahwa keputusan Israel lainnya melarang sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur mempekerjakan guru dari kota tersebut yang memperoleh gelar universitas dari lembaga pendidikan Palestina. Selain itu, sejak tahun lalu, Israel telah melarang perekrutan guru baru dari Tepi Barat di sekolah-sekolah Yerusalem Timur.

3. Israel dianggap berupaya melemahkan identitas Palestina di Yerusalem Timur

Kantor berita Palestina Wafa melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina mengecam langkah Israel tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak atas pendidikan. Kementerian juga menilai tindakan Israel merupakan bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan melemahkan identitas Palestina di Yerusalem Timur.

Media Israel juga melaporkan penutupan enam sekolah di Yerusalem Timur yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Israel sendiri berulang kali menuduh UNRWA terlibat dengan Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel selatan.

Pada Oktober 2025, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan pendapat yang menyatakan bahwa Israel harus mendukung upaya bantuan PBB di Gaza, termasuk yang dijalankan oleh UNRWA. Pengadilan menilai tuduhan Israel terhadap UNRWA tidak berdasar.

ICJ juga menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk Palestina di Gaza, termasuk pasokan yang penting bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, air, tempat tinggal, bahan bakar, dan obat-obatan, dikutip dari Al Jazeera.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.