Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kolombia, pada Senin (22/5/2023), mengumumkan penangguhan gencatan senjata dengan kelompok bersenjata Estado Mayor Central (EMC). Keputusan itu diambil setelah EMC diketahui telah membunuh empat anak pribumi.
EMC didirikan mantan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), yang sekarang telah dilucuti senjatanya. Kelompok tersebut menolak kesepakatan damai pada 2016 yang ditandatangani oleh FARC.
Dilansir Reuters, pemerintah mengatakan bakal menangguhkan gencatan senjata dengan EMC di empat provinsi, yang berarti melanjutkan kembali serangan militer.
"Gencatan senjata bilateral saat ini dengan kelompok bersenjata ini di provinsi Meta, Caqueta, Guaviare, dan Putumayo ditangguhkan dan semua operasi ofensif diaktifkan kembali. Keputusan itu akan efektif dalam 72 jam ke depan," kata pemerintah.
Pemerintah juga mengatakan bahwa gencatan senjata dengan EMC di provinsi lainnya masih akan tetap berlaku, menambahkan bahwa pihaknya tetap bersedia mengadakan pembicaraan dengan kelompok tersebut.
Menanggapi keputusan pemerintah, EMC mengatakan militer telah melanggar kesepakatan bilateral dan keinginan pemerintah untuk perubahan terlihat hanya dalam pidato dan janji.
Kelompok tersebut diperkirakan memiliki 3.500 anggota, termasuk hampir 2.200 pejuang, yang beroperasi di 23 dari 32 provinsi Kolombia.
Dilansir France 24, Ombudsman hak asasi manusia negara mengatakan bahwa front Carolina Ramirez dari EMC telah mengeksekusi empat anak di bawah umur dari suku Murui.
Eksekusi itu dilakukan di perbatasan antara departemen selatan Caqueta dan Amazonas, setelah anak-anak berusaha melarikan diri dari EMC karena perekrutan paksa.
“Merekrut dan membunuh anak-anak dan remaja dari komunitas pribumi bukanlah isyarat niat baik untuk mencapai perdamaian. Selain menjadi bukti pelanggaran hukum humaniter internasional,” kata ombudsman.
Presiden Gustavo Petro telah mengecam pembunuhan itu, yang disebutnya sebagai kejahatan yang mengerikan, pukulan bagi perdamaian. Ia juga memperingatkan langkah yang akan diambil terhadap tindakan ini.
Petro, presiden kiri pertama dalam sejarah Kolombia, telah membuka pembicaraan dengan banyak kelompok bersenjata. Langkah yang diambil Petro berbeda dengan pendekatan agresif pendahulunya yang konservatif untuk menyelesaikan konflik.
Pada akhir tahun lalu, Petro mengumumkan gencatan senjata bilateral dengan banyak kelompok bersenjata. Namun, tiga dari gencatan senjata itu kini telah berakhir setelah gagalnya proses perdamaian dengan gerilyawan Tentara Pembebasan Nasional dan pengedar narkoba Klan Teluk.
"Jika gencatan senjata tidak efektif di wilayah tertentu dalam melindungi kehidupan dan keutuhan penduduk, maka tidak ada gunanya melanjutkannya," kata Petro.
Kebijakan Petro untuk menyelesaikan konflik melalui pembicaraan damai telah dikritik, terutama oleh oposisi yang mencap angkatan bersenjata terlalu lemah untuk mencegah kelompok bersenjata mendikte syarat perdamaian.
Kolombia telah mengalami kekerasan selama enam dekade di Kolombia, yang melibatkan gerilyawan sayap kiri, paramiliter sayap kanan, dan pengedar narkoba. Konflik di negara itu telah menewaskan sedikitnya 450 ribu orang