Pemberontak Tigray Ancam Serang Kota Besar, Ethiopia Darurat Nasional!

03 Nov 2021, 07:07 WIB

Dokumentasi - Anggota Pasukan Khusus Amhara kembali ke pangkalan Militer Divisi 5 Mekanis Dansha setelah bertempur melawan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), di Danasha, wilayah Amhara dekat perbatasan dengan Tigray, Ethiopia (9/11/2020). ANTARA/REUTERS/Tiksa Negeri/aa. (REUTERS/TIKSA NEGERI)

Jakarta, IDN Times - Ethiopia mengumumkan keadaan darurat nasional setelah pemberontak Tigray (TPLF) dari wilayah utara, mengancam akan menyerbu kota-kota besar. Pada saat yang sama, pemerintah juga meminta warga di Addis Ababa untuk bersiap mempertahankan ibu kota.

"Keadaan darurat bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok teroris TPLF di beberapa bagian negara," kata Fana Broadcasting, media yang berafiliasi dengan pemerintah, dikutip dari Al Jazeera.

Keadaan darurat memungkinkan penghalangan jalan, pemberlakuan jam malam, militer mengambil alih daerah-daerah tertentu, hingga penangkapan tanpa surat perintah pengadilan bagi siapa saja yang terindikasi berhubungan dengan TPLF. Setiap warga yang telah mencapai usia wajib militer dapat dipanggil berperang.

“Negara kita menghadapi bahaya besar terhadap eksistensi, kedaulatan, dan persatuannya. Dan kami tidak dapat menghilangkan bahaya ini melalui sistem dan prosedur penegakan hukum yang biasa," ujar Menteri Kehakiman, Gedion Timothewos.

1. Pelanggar situasi darurat di Ethiopia akan dihukum 10 tahun

Ilustrasi Penjara (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Gedion mengatakan, siapa pun yang melanggar keadaan darurat terancam hukuman 10 tahun penjara. Hukuman juga dijatuhkan kepada siapa saja yang memberikan dukungan finansial, material, atau moral kepada kelompok teroris, merujuk kepada TPLF.

Langkah itu diambil setelah para pejuang Tigray mengancam akan merebut kota-kota strategis, seperti Dessie, Kombolcha, bahkan ibu kota Addis Ababa. Menurut pemerintah, militer saat ini masih berjuang untuk merebut dua kota utama, yang dikuasai TPLF, sekitar 400 kilometer dari ibu kota.

Sementara, sebagian besar wilayah Ethiopia utara berada di bawah pemadaman komunikasi dan akses bagi wartawan dibatasi, sehingga klaim pemerintah soal konflik di wilayah perang sulit diverifikasi.

Pada Selasa (2/11/2021), otoritas Addis Ababa menyatakan kepada penduduk untuk mendaftarkan senjata mereka dalam dua hari ke depan, dan bersiap untuk mempertahankan kota.

2. AS kecam TPLF dan pemerintah yang setop bantuan kemanusiaan

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed saat pertemuan dengan The Ethiopian Communications Authority pada 20 Mei 2021. (Twitter.com/Abiy Ahmed Ali)

Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, mengirim pasukan ke Tigray pada awal November 2020, setelah TPLF menyerang kamp militer. TPLF menuding pemerintah federal dan sekutunya, termasuk Eritrea, melancarkan serangan terkoordinasi.

Abiy menjanjikan kemenangan cepat, tetapi pada akhir Juni, para pejuang Tigray telah berkumpul kembali dan merebut kembali sebagian besar wilayah. Pertempuran telah menyebar ke daerah tetangga Afar dan Amhara.

Utusan Khusus Amerika Serikat untuk kawasan Afrika, Jeffrey Feltman, mengecam kampanye militer TPLF yang meluas.

“Kami secara konsisten mengutuk perluasan perang TPLF di luar Tigray, dan kami terus menyerukan TPLF untuk mundur dari Afar dan Amhara,” kata Feltman.

“Perluasan perang dapat diprediksi dan tidak dapat diterima, mengingat bahwa pemerintah Ethiopia mulai memotong bantuan kemanusiaan dan akses komersial ke Tigray pada Juni hingga hari ini, padahal kelaparan dilaporkan meluas di sana,” imbuh Feltman.

3. Ribuan orang tewas dan jutaan orang mengungsi akibat konflik

Pengungsi Ethiopia yang melarikan diri dari perseteruan yang sedang terjadi di daerah Tigray, menunggu untuk mendapatkan makanan di kamp Um-Rakoba, di perbatasan Sudan-Ethiopia, di negara bagian Al-Qadarif, Sudan, Senin (23/11/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/foc/cfo/aa.

Secara terpisah, Washington menyampaikan pihaknya akan mencabut hak istimewa perdagangan ke Ethiopia, termasuk akses bebas bea ke ekspor Ethiopia, karena "pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional".

Langkah itu memberikan pukulan baru bagi ekonomi Ethiopia, yang sudah berada di bawah tekanan dari meningkatnya biaya perang dan dampak pandemik COVID-19.

Konflik tersebut memicu krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan ratusan ribu orang menghadapi kondisi seperti kelaparan, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ribuan orang tewas dan lebih dari 2,5 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.