Jakarta, IDN Times - Perundingan damai resmi pertama untuk mengakhiri konflik di Tigray akhirnya dimulai di Afrika Selatan, Selasa (25/10/2022). Perundingan yang sempat tertunda itu akan berlangsung hingga 30 Oktober.
Pembicaraan di Afrika Selatan itu terjadi ketika pasukan pemerintah Ethiopia semakin menyudutkan pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dengan merebut beberapa kota besar di Tigray selama seminggu terakhir.
Melansir Reuters, diskusi damai yang dimediasi oleh Uni Afrika (UA) dipimpin oleh mantan Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo, didukung oleh mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan mantan Wakil Presiden Afrika Selatan Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Moussa Faki Mahamat, ketua dari blok Afrika tersebut, mengatakan pembicaraan itu didorong oleh demonstrasi awal komitmen terhadap perdamaian oleh para pihak, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, mengatakan negaranya berharap diskusi dapat berlanjut secara konstruktif dan menghasilkan hasil yang sukses yang mengarah pada perdamaian abadi bagi semua orang di Ethiopia.
Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat juga hadir dalam pembicaraan itu sebagai pengamat.
“Kami sangat menantikan pembicaraan di Pretoria. Itulah satu-satunya jalan ke depan. Jika para pihak tidak benar-benar terlibat secara berarti dalam solusi yang dinegosiasikan, kami akan berada dalam situasi ini selamanya,” kata Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi dalam konferensi pers pada Selasa malam di Nairobi, Kenya.
Pemerintah Ethiopia memandang pembicaraan itu sebagai kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan mengkonsolidasikan perbaikan situasi di lapangan, yang dikaitkan dengan kemajuan militernya di Tigray. Pihak Tigray mengatakan fokusnya dalam diskusi di Afrika Selatan untuk mengakhiri permusuhan, membuka akses bantuan tak terbatas ke Tigray, dan menyerukan penarikan pasukan Eritrea.
Melansir VOA News, dalam seminggu terakhir pertempuran di Tigray telah meningkat, dengan pasukan Ethiopia bertujuan untuk merebut bandara dan infrastruktur lainnya di wilayah itu. Pemerintah pada hari Senin (24/10), mengatakan bahwa pasukannya dalam beberapa hari terakhir terus mengambil kendali atas pusat-pusat kota besar di Tigray.
Konflik antara pemerintah Ethiopia dan TPLF meletus sejak November 2020. TPLF yang mendominasi politik Ethiopia selama beberapa dekade telah dikesampingkan kekuasaannya oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed yang menjabat sejak 2018.
Abiy sebelumnya dipandang sebagai pembawa kedamaian setelah berhasil menyelesaikan konflik panjang antara Ethiopia dengan negara tetangga Eritrea. Namun, citra itu kini telah berubah akibat terjadinya konflik di Tigray.
Konflik yang berlangsung hampir dua tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan jutaan orang lainnya harus mengungsi, dan ratusan ribu orang berada di ambang kelaparan.
Dalam perseteruan itu kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran.
Ketua Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang berasal dari Tigray dan pernah menjabat sebagai menteri Ethiopia di masa lalu, dalam suatu pernyataan mengkritik pemerintah Ethiopia yang dianggap mempersulit akses bantuan untuk Tigray.
"Karena pengepungan di #Tigray, Ethiopia, banyak orang meninggal karena kelaparan, kelaparan buatan & kurangnya akses ke perawatan kesehatan esensial dalam 2 tahun terakhir," tulis Tedros di Twitter.
Pemerintah Ethiopia telah membantah tuduhan dari organisasi kemanusiaan bahwa mereka memblokir akses untuk mengirimkan bantuan ke Tigray. Negara itu justru menuduh Tedros mencoba mengamankan senjata dan dukungan diplomatik untuk pasukan Tigray.