San Salvador, IDN Times - Organisasi HAM di El Salvador telah mengajukan tuntutan kepada puluhan anggota militer di negaranya. Tuntutan ini diberikan terkait dengan kasus pembunuhan kepada empat orang jurnalis asal Belanda yang tengah meliput peristiwa Perang Sipil di tahun 1980an.
Pada awal Juni lalu, Mahkamah Agung juga sudah membuka penyelidikan soal hilangnya beberapa orang yang dilakukan aparat penegak hukum selama Perang Sipil El Salvador yang terjadi antara tahun 1980-1992.
Pada hari Jumat (16/7/2021) organisasi HAM, Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) telah mengajukan tuntutan kriminal kepada 25 personel militer dan seorang petugas kepolisian atas kasus kejahatan perang. Kesemua penegak hukum El Salvador tersebut diduga telah terlibat dalam pembunuhan empat orang jurnalis asal Belanda di tahun 1982.
Dikutip dari Reuters, menurut kepala organisasi Fundacion Comunicandonos Oscar Perez yang merpresentasikan empat keluarga korban mengatakan bahwa, "Semua yang dibutuhkan anggota keluarga korban adala kebenaran dan hal lain yang diminta adalah keadilan. Pihak keluarga menginginkan hukuman penjara bagi para pelaku pembunuhan."
Tuntutan yang diajukan oleh ASDEHU sudah diberikan kepada Pengadilan Dulce Nombre de Maria. Pihak organisasi HAM menuding Kolonel Mario Adalberto Reyes Mena yang melakukan sergapan infantrinya kepada empat jurnalis asal Belanda yang bekerja untuk televisi IKON, dilansir dari Reuters.
Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada 17 Maret 1982 yang menyebabkan tewasnya jurnalis bernama Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag dan Johannes Jan Willemsen. Sementara itu, peristiwa berdarah tersebut terjadi di Santa Rita, Chalatenango yang terletak di utara San Salvador.
Padahal keempat jurnalis Belanda tersebut datang ke El Salvador untuk melakukan produksi film dokumenter mengenai kontrasnya kehidupan keluarga di Ibu kota San Salvador dan area lain yang dilanda konflik, dilansir dari France24.
Pada tahun 1982, Pengadilan Dulce Nombre sebenarnya sudah memulai investigasi terkait kasus ini. Namun investigasi justru terhenti lantaran hakim yang ditunjuk untuk menginvestigasi mendapatkan ancaman, hingga ia terpaksa melarikan diri ke Kanada. Kemudian di tahun 1993, kasus tersebut sepenuhnya dibekukan setelah adanya hukum amnesti terkait kejahatan perang, dilaporkan dari France24.
Akan tetapi pada 2016, El Salvador telah mencabut hukum amnesti tersebut lantaran disebut tidak konstitusional. Maka dari itu, pada 2018 beberapa organisasi HAM sudah meminta Jaksa Agung di El Salvador untuk menginvestigasi kasus kejahatan perang dan seluruh pihak yang terkait dalam pembunuhan.
Sebelumnya El Salvador pernah dilanda konflik internal besar antara pasukan pemerintah yang didukung Amerika Serikat melawan kelompok gerilya sayap kiri FMLN. Perang Sipil tersebut telah mengakibatkan 75 ribu orang tewas dan 8.000 orang hilang, dikutip dari laman Swiss Info.