Pemerintah Hong Kong Sematkan Label 'Radikal' kepada Demonstran

Dalam salah satu poin pembuka, Lam menilai demonstrasi yang memasuki minggu ke-9 ini mengganggu kelancaran hidup warga sipil sehari-hari. Menurutnya, alasan politik yang melatarbelakangi protes berbagai unsur masyarakat itu tidak boleh menghalangi aktivitas publik.

"Gangguan luas seperti itu yang terjadi atas nama tuntutan-tuntutan tertentu atau pergerakan tidak kooperatif telah secara serius melemahkan hukum dan tata tertib Hong Kong, mendorong kota kita, kota yang kita semua cintai dan banyak dari kita bantu untuk bangun, ke ujung situasi yang sangat berbahaya," kata Lam, seperti dilansir dari South China Morning Post.

Menurut pantauan media, Senin pagi ini tidak begitu lancar bagi banyak warga yang ingin melakukan kegiatan. Antrean panjang di salah satu tempat pemberhentian bus tampak mengular karena massa protes kembali berencana melakukan aksinya pada hari ini. Hong Kong Free Press juga melaporkan bahwa jenis transportasi lain yang terdampak adalah MRT dan pesawat terbang.

Para calon penumpang pun geram karena aktivitas mereka terhambat. Bahkan, ada sekitar 230 penerbangan yang dilaporkan berstatus batal karena para staf ikut turun ke jalan. Di beberapa stasiun MRT, sejumlah demonstran menghalangi pintu gerbong kereta untuk menutup. Tujuan mereka adalah melumpuhkan kota Hong Kong itu sendiri.

Menurut Lam, apa yang dilakukan sejumlah demonstran dengan memblokade layanan transportasi itu menantang prinsip dari "one country, two systems" dan mengancam "kesejahteraan serta stabilitas" Hong Kong. Lam mengecam sikap massa dalam aksi protes yang terjadi pada akhir pekan kemarin ketika ada yang membuang bendera Tiongkok ke perairan di kawasan Pelabuhan Victoria.

"Beberapa orang menggunakan cara kekerasan untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan tak memedulikan kebebasan orang lain," kata Lam. "Beberapa membuang bendera nasional ke laut, seraya menyerukan 'revolusi berjaya' di Hong Kong. Tindakan-tindakan seperti ini menantang 'one country, two systems' dan mengancam kesejahteraan dan stabilitas Hong Kong."

Perempuan 62 tahun itu menegaskan dia takkan mengundurkan diri seperti permintaan para demonstran. Ia mengaku bahwa caranya mengurus pro dan kontra terhadap RUU Ekstradisi "sangat buruk", tapi kini ia berjanji untuk mendengarkan publik. Terakhir kalinya Lam muncul ke depan umum adalah tiga minggu lalu.

Ia beralasan bahwa selama ini ia tidak bersembunyi, melainkan melakukan serangkaian pertemuan untuk memperbaiki situasi. Namun, ia juga menyebut ada faktor lain mengapa ia tak mau menemui media. "Kami terus-menerus berpikir tentang cara memperbaiki pemerintahan kami. Saya melakukan pertemuan secara maraton dengan orang-orang dari berbagai sektor," ucapnya.

"Beberapa orang bertanya mengapa saya tak bertemu dengan pers. Ini karena orang-orang radikal akan menyerbu ke mana pun saya pergi," kata dia, merujuk kepada para demonstran. Aktivis Joshua Wong yang sangat kritis terhadap pemerintah Hong Kong dan Tiongkok sempat menanyakan keberadaannya dan berharap ia akan merespons tuntutan massa secara terbuka.

Dikutip dari The Guardian, dalam konferensi pers ini juga Lam menuding demonstran menggunakan kontroversi RUU Ekstradisi untuk menutupi "motif tersembunyi" dan "untuk bersikeras melakukan revolusi". Ia menilai "motif-motif tersembunyi itu akan menghancurkan Hong Kong."

Sejumlah isu memang menjadi fokus para demonstran setelah Lam mengumumkan bahwa RUU Ekstradisi telah mati beberapa minggu lalu. Mereka menuntut ada investigasi terhadap dugaan kekerasan polisi dalam merespons massa, termasuk dengan menggunakan gas air mata dan peluru karet secara berlebihan.

Beberapa lainnya menuntut Hong Kong diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin mereka seperti yang dijanjikan ketika pulau itu diserahkan oleh Inggris kepada Tiongkok pada 1997.