Pemerintah Inggris Kecam Elon Musk atas Twit soal Kerusuhan

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris mengecam keras Elon Musk, pemilik platform media sosial X, atas komentar provokatifnya terkait kerusuhan yang melanda negara tersebut. Musk memicu kontroversi setelah memposting di X bahwa "Perang sipil tak terelakkan" di Inggris. Komentar ini sontak memancing reaksi keras dari para pejabat pemerintah.

Menteri Kehakiman Inggris, Heidi Alexander, menegaskan bahwa penggunaan istilah perang sipil sama sekali tidak dapat diterima dalam situasi ini.

"Kami melihat petugas kepolisian terluka parah, gedung-gedung dibakar, jadi saya benar-benar berpikir bahwa setiap orang yang memiliki platform harus menggunakan kekuatannya secara bertanggung jawab," ujar Alexander, dilansir Associated Press pada Rabu (7/8/2024).

Pernyataan Musk muncul di tengah gejolak kekerasan yang telah mengguncang Inggris selama lebih dari seminggu. Bentrokan antara polisi dan massa yang menyuarakan slogan anti-imigran dan Islamofobia telah terjadi di berbagai kota, mulai dari Irlandia Utara hingga pesisir selatan Inggris.

Musk juga mempertanyakan pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer tentang perlindungan terhadap komunitas Muslim. Ia menanggapi postingan Starmer yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir serangan terhadap masjid atau komunitas Muslim.

"Bukankah Anda harus khawatir tentang serangan terhadap semua komunitas?" balas Elon Musk, dilansir CNBC .

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa kerusuhan ini adalah tindakan kriminal, baik di jalan maupun di internet.

"Ini hanya ulah sekelompok kecil perusuh yang tidak mencerminkan Inggris. Sebaliknya, banyak warga yang justru membantu membersihkan kekacauan ini" ujar juru bicara Starmer.

Sementara itu, para pengikut Musk melihat komentar-komentarnya sebagai tanda kecerdasan. Stephanie Alice Baker, ahli sosiologi, menjelaskan bahwa banyak orang mengagumi Musk sebagai seorang tokoh penting. Mereka menganggap semua tindakannya, bahkan yang terburu-buru, sebagai bukti kejeniusannya.

Musk juga menyebarkan ulang sebuah video yang menunjukkan penangkapan terkait komentar ofensif di Facebook, tanpa verifikasi independen. Tindakan ini semakin memanaskan tensi antara Musk dan pemerintah Inggris.

Kerusuhan yang melanda Inggris bermula dari penyebaran disinformasi oleh aktivis sayap kanan tentang insiden penikaman yang menewaskan tiga gadis. Insiden ini terjadi selama acara dansa bertema Taylor Swift pada 29 Juli lalu dan dengan cepat menyulut gelombang aksi protes.

Pemerintah Inggris menyoroti peran krusial media sosial dalam eskalasi kerusuhan ini. Menteri Teknologi Inggris, Peter Kyle, telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan media sosial terkait penyebaran disinformasi yang memicu kerusuhan.

"Saya pikir perusahaan-perusahaan media sosial harus berbuat lebih banyak. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menyebarkan dan menyebarluaskan konten yang menyesatkan dan provokatif di platform mereka," tegas Alexander kepada Sky News.

Pemerintah meminta platform media sosial, termasuk X milik Musk, untuk lebih giat menangani berita palsu dan postingan yang memicu kerusuhan.

Menghadapi situasi yang semakin memanas, PM Keir Starmer telah mengambil langkah tegas. Ia menyebut kerusuhan sebagai kerusuhan sayap kanan dan berjanji bahwa para pelaku akan segera dihukum.

"Ini pesan jelas untuk semua yang terlibat kerusuhan, baik di jalan maupun di internet. Kami akan menindak kalian dalam waktu seminggu. Tidak ada yang boleh ikut dalam kekacauan ini" tegas Starmer.

Melansir dari Associated Press, lebih dari 400 orang telah ditangkap dan sekitar 100 didakwa terkait kekerasan di lebih dari dua lusin kota.

Seorang pria berusia 18 tahun yang merusak mobil polisi di Bolton, Inggris utara, pada hari Minggu, diyakini sebagai orang pertama yang dijatuhi hukuman dalam kerusuhan tersebut. James Nelson mendapat hukuman penjara dua bulan pada hari Selasa setelah mengaku bersalah atas tuduhan perusakan kriminal, menurut polisi.

Menteri Kehakiman Alexander mengatakan pemerintah mungkin akan memperketat Undang-Undang Keamanan Online. Undang-undang ini sudah disahkan tahun lalu, tapi baru akan berlaku penuh pada 2025. Akibatnya, Ofcom, badan pengawas media, belum bisa bertindak tegas terhadap perusahaan media sosial yang membiarkan postingan pemicu kerusuhan.

Pemerintah Inggris Kecam Elon Musk atas Twit soal Kerusuhan

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di