Pemerintah Lebanon Perkirakan Kerugian akibat Ledakan Capai Rp218,5 T

Laman Time, Rabu, 5 Agustus 2020 melaporkan, sebelum terjadi ledakan di Beirut, Lebanon telah diselimuti krisis ekonomi yang parah. Hal itu dimulai pada Oktober 2019 lalu ketika terjadi unjuk rasa yang diikuti oleh 6 juta warga Lebanon.

Mereka memprotes Pemerintah Lebanon yang tidak efisien, banyak korupsi di dalam sistem politiknya, hingga campur tangan negara asing di negaranya, misal dari Iran. Ini menjadi krisis ekonomi terparah di Lebanon sejak 15 tahun lalu sejak tahun 1990 lalu. 

Situasi pandemik COVID-19 memperburuk krisis ekonomi di Lebanon. Memang kebijakan pemerintah memberlakukan lockdown bisa mencegah terjadinya aksi unjuk rasa, namun hal itu memukul situasi ekonomi di sana. 

Berdasarkan data yang dikutip Time, satu dari tiga warga Lebanon tak memiliki pekerjaan, nilai mata uang Lebanon, pound Lebanon, terjun bebas 80 persen dibandingkan harga nilai dolar. Listrik di Lebanon hanya tersedia selama beberapa jam setiap harinya. 

Dalam laporan yang dibuat oleh organisasi Save The Children pada 28 Juli 2020 lalu, menunjukkan bahwa hampir satu juta orang di Beirut tidak memiliki uang untuk membeli makanan dalam jumlah yang cukup. Direktur Pelaksana organisasi itu, Jad Sakr, menyebut akan ada banyak anak kelaparan di Lebanon sebelum akhir tahun 2020. 

Kendati begitu, Bank Dunia pada Rabu kemarin mengaku siap untuk membantu menghitung kerugian dan kebutuhan Lebanon. Mereka juga akan membantu memobilisasi pendanaan publik dan privat untuk rekonstruksi. 

Bank Dunia juga menyebut bersedia untuk memprogram ulang sumber daya yang ada dan mengeksplor biaya tambahan untuk menghidupkan kembali kehidupan masyarakat serta lapangan pekerjaan mereka yang hilang. 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Gubernur Beirut Marwan Abboud, ada sekitar 300 ribu warga yang kehilangan tempat tinggalnya akibat ledakan pada 4 Agustus 2020 lalu. Namun, dalam situasi sulit seperti ini, muncul gerakan solidaritas dengan tagar #OurHomesAreOpen dalam Bahasa Arab dan Inggris. 

Gerakan solidaritas yang viral di media sosial ini berisi tawaran dari warga lain bagi warga Beirut untuk tinggal sementara waktu di rumah mereka. Di akun media sosial, warga memberikan nama, nomor telepon, ukuran rumah, dan lokasi tempat tinggal. 

Gerakan itu diinisiasi oleh pendiri platform ThawraMap (Peta Revolusi).

"Saya harus melakukan sesuatu mengenai ini," katanya kepada kantor berita Reuters, sambil menolak mengungkap identitas demi keselamatannya. 

Dia tengah mengumpulkan data mengenai tempat yang menyediakan tempat tidur, termasuk akomodasi gratis dari hotel. 

"Saat ini banyak orang akan kehilangan tempat tinggal. Mereka bisa saja menetap sementara selama satu atau dua hari di rumah orang tua atau teman. Lalu, apa yang mereka lakukan?," tanya individu yang juga aktivis anti-pemerintah itu. 

Sejauh ini, ThawraMap telah berbagi daftar tempat tinggal sementara yang bisa dihuni melalui platform Instagram dan Twitter. Sejauh ini sudah ada 50 lokasi yang berhasil dikumpulkannya. Bila ditelusuri, di lokasi itu ada warga yang memberikan ekstra tempat tidurnya di rumah atau hotel yang menyediakan hingga 40 kamar gratis untuk dihuni. 

Laman Time of Israel Rabu, 5 Agustus 2020 menyebut selepas kejadian ledakan di pelabuhan, total korban tewas mencapai 135 orang. Angka ini masih bisa bertambah karena masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Selain itu ada sekitar 4.000 warga yang mengalami luka. 

Warga Lebanon pun semakin geram terhadap pemerintahnya sendiri. Sebab, diduga ledakan yang getarannya setara gempa bumi berkekuatan 3,3 skala richter, akibat keteledoran pemerintah. Mereka membiarkan begitu saja 2.750 ton amonium nitrat tersimpan di sebuah gudang sejak 2014 lalu. 

Investigasi yang dilakukan oleh stasiun berita Al Jazeera menemukan beberapa surat dari Direktur Bea Cukai, Badri Daher yang meminta agar amonium nitrat itu segera dipindahkan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah. 

"Kami tahu selama ini benda itu (amonium nitrat) di sana. Tapi, kami tidak tahu bahwa benda itu bisa sedemikian membahayakan," ungkap pejabat bea cukai, Hasam Quraytam. 

Presiden Lebanon, Michel Aoun, menjanjikan pemerintah akan mengungkap tuntas peristiwa memilukan itu. Michel juga berjanji akan menghukum siapa pun yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.