Pemerintah Tiongkok Kecam Pernyataan Turki Soal Muslim Uighur

Jianguo juga menyebutkan, pernyataan juru bicara Turki menunjukkan distorsi mental dari negara telah kehilangan status sebagai negara besar.

"Dan menurut saya negara yang membuat tuduhan kepada Tiongkok, negeri itu sendiri juga sebuah negeri yang multi etnis yang juga menghadapi masalah terorisme dan ekstremisme agama. Jadi menurut saya komentar (jubir Turki) itu tidak pantas. Sikap yang tidak bersahabat," kata pejabat senior pemerintahan Presiden Xi Jinping itu.

Menurut Jianguo, keputusan untuk membuka atau pun menutup pusat pelatihan vokasi di Xinjiang sepenuhnya ada di pihak pemerintah Tiongkok dan Xinjiang. "Kami yang bisa mengambil keputusan tepat soal itu, sesuai situasi terkini," kata dia.

Versi pemerintah Tiongkok, saat ini masih banyak peserta latihan yang mendapat pekerjaan. Ada pula yang masih menunggu untuk mendapat pekerjaan, yang sudah kembali bergabung dengan keluarga dan masyarakat, dan masih ada yang belum selesai dengan masalah yang berkaitan dengan paham ekstremisme.

"Jadi sangat bergantung kepada tujuan dibuatnya pelatihan itu. Selama masih dibutuhkan, akan dilanjutkan."

Laman BBC memuat pernyataan jubir kementerian luar negeri Turki, Hami Aksoy, yang mengatakan, "Bukan lagi rahasia bahwa bahwa lebih dari satu juta warga Turki Uighur yang ditangkap secara sewenang-wenang menjadi sasaran penyiksaan dan indoktrinasi politik di penjara."

Pernyataan Aksoy dimuat pada 9 Februari 2019. Aksoy mengecam adanya 'kamp konsentrasi' bagi warga Uighur. Sikap Turki tersebut menyusul kabar kematian seorang musisi terkenal dari etnis Uighur, Abdurehim Heyit.

Organisasi Amnesti Internasional mendapatkan informasi yang belum dapat dikonfirmasikan bahwa kematian Heyit karena lagu berjudul "Ayah" yang liriknya diambil dari puisi Uighur yang berseru kepada orang-orang muda untuk menghormati pengorbanan orang-orang sebelum mereka.

Menurut BBC, dua kata dalam lirik lagu Heyit, "martir perang", diduga membuat otorita Tiongkok menganggap Heyit menunjukkan ancaman teroris.

"Yang terjadi belakangan ini di Xinjiang adalah berkembangnya tiga kekuatan termasuk ekstremisme," kata Jianguo.

Menurutnya, konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan beragama dan tidak beragama untuk semua warga termasuk etnis minoritas yang jumlahnya ada 56 etnis termasuk Uighur yang beragama Islam.

"Pelatihan untuk kaum muda di Xinjiang kami lakukan untuk meredam ekstremisme di sana," kata Jianguo.

Menurut dia, pusat pelatihan vokasi ditujukan bagi warga Xinjiang yang dianggap pernah terlibat aksi terorisme, serta dianggap belum masuk kategori berat, mereka yang dipaksa ikut kegiatan terorisme dan menyadari kesalahan mereka, serta mereka yang terlibat dengan aksi kriminal terorisme dan sudah dipenjara dan dalam evaluasi ditemukan potensi kecenderungan untuk kembali melakukan aksi terorisme.

"Pelatihan vokasi ini tidak berkaitan dengan agama dan etnis tertentu," kata Jianguo.

Laporan yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa belum lama ini juga memuat tuduhan bahwa Pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang.

"Anda bisa mengecek langsung saat berkunjung ke Xinjiang apakah laporan-laporan itu benar," kata Jianguo.