Pemilu Thailand Uji Daya Tarik Dinasti Shinawatra

Thaksin Shinawatra pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada awal 2000-an dengan membawa kebijakan populis yang mengubah wajah politik Thailand. Koordinator Thailand Studies Programme di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, Napon Jatusripitak, menyebut masa itu sebagai titik balik politik Thailand.

“Ini benar-benar perubahan besar pertama dalam lanskap politik Thailand, dan secara dramatis meningkatkan kondisi hidup segmen masyarakat yang sangat luas, khususnya kelas pekerja dan komunitas pedesaan,” kata Napon, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (3/2/2026).

“Untuk pertama kalinya, rakyat Thailand merasa suara mereka benar-benar berarti,” lanjut dia.

Namun, menurut para analis, identitas Pheu Thai sebagai partai populis anti-kemapanan kini semakin kabur. Suranand Vejjajiva, analis politik sekaligus mantan menteri di pemerintahan Thaksin, menilai partai tersebut kehilangan arah.

“Pheu Thai sekarang tidak punya identitas yang jelas tentang bagaimana mereka ingin memposisikan diri, dan itu buruk untuk pemasaran politik. Kekuatan utama Thaksin dulu adalah pemasaran politik, dan sekarang mereka tidak bisa menemukan identitas itu,” seru Suranand.

Perubahan arah politik Pheu Thai semakin terlihat ketika partai tersebut membentuk koalisi dengan kelompok pro-militer, yang sebelumnya menjadi musuh politik utamanya. Langkah ini, menurut Napon, berdampak langsung pada persepsi publik.

“Saya pikir warisan itu mulai tereduksi saat Thaksin membuat kesepakatan dengan tokoh-tokoh konservatif demi bisa pulang, dan partainya juga beraliansi dengan kekuatan pro-militer,” kata Napon.

“Sulit bagi publik untuk melihat Pheu Thai sebagai kendaraan populis yang mendorong perubahan dari status quo konservatif,” tambahnya.

Dalam pemilu kali ini, Pheu Thai mengusung Yodchanan Wongsawat sebagai kandidat utama perdana menteri. Ia merupakan keponakan Thaksin dan putra mantan Perdana Menteri Somchai Wongsawat, tetapi relatif baru dalam politik elektoral nasional.

Yodchanan, berusia 46 tahun, berlatar belakang akademisi dan ilmuwan, serta baru sekali maju sebagai kandidat pada pemilu 2014 yang akhirnya dibatalkan akibat kudeta militer. Meski demikian, keluarga Wongsawat telah lama menjadi bagian penting jaringan politik Shinawatra.

Jakrapob Penkair, tokoh senior Pheu Thai dan mantan juru bicara pemerintahan Thaksin, menilai Yodchanan memiliki daya tarik karena perbedaannya dengan figur Shinawatra sebelumnya.

“Anda harus mengakui bahwa dia anggota keluarga Shinawatra, tapi dia sangat berbeda dari yang lain, baik dari segi pendidikan maupun pribadi. Saya percaya dia dipilih bukan hanya karena nama keluarganya, tetapi karena dirinya sendiri,” ujar Jakrapob.

Namun, Stithorn Thananithichot dari Universitas Chulalongkorn menilai Yodchanan berada di bawah sorotan besar. “Banyak sekali mata yang tertuju padanya, apakah dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari Shinawatra sebelumnya atau tidak?” tuturnya.

Mantan Komisioner Pemilu Thailand, Somchai Srisutthiyakorn, juga mengingatkan bahwa Pheu Thai harus menjawab kritik soal politik dinasti.

“Dengan pola dinasti seperti ini, pertanyaannya adalah apakah orang-orang ini benar-benar punya kemampuan, atau hanya citra yang dibangun untuk mendapatkan penerimaan,” ujarnya.

“Kita melihat campuran: ada yang benar-benar berbakat, ada juga yang tidak,” terang dia.

Para analis memperkirakan Pheu Thai akan fokus mempertahankan basis kuatnya di wilayah utara Thailand, tempat Thaksin masih memiliki dukungan simbolik yang kuat. Meski demikian, pemilu 2023 menunjukkan tanda-tanda pelemahan, terutama dengan munculnya partai-partai baru.

Di Chiang Mai, kota kelahiran Thaksin, Pheu Thai hanya memenangkan dua dari sepuluh kursi yang diperebutkan. Napon menyebut kampanye tahun ini menunjukkan pergeseran fokus partai kembali ke wilayah utara.

Sementara itu, pemilih muda dinilai tidak lagi terlalu terikat pada sejarah partai. “Kita punya sekitar dua juta pemilih pemula,” kata Stithorn.

“Mereka melihat posisi partai saat ini, bukan sejarah masa lalu,” sambungnya.

Meski mengalami kemunduran, Pheu Thai masih berhasil meraih 141 kursi pada pemilu sebelumnya, jumlah terbanyak kedua setelah Move Forward Party, yang kini menjadi People’s Party. Namun, pemerintahan koalisi yang dipimpinnya kemudian runtuh akibat kontroversi hukum.

Jakrapob mengakui kegagalan tersebut. “Harus diakui bahwa Pheu Thai gagal dalam pemerintahan terakhir,” katanya.

Menurut Napon, kegagalan Pheu Thai tampil konsisten secara ideologis menjadi tantangan besar. “Pheu Thai sedang menuju menjadi partai regional. Jika bahkan itu pun tidak bisa dicapai, maka benar-benar tidak ada masa depan,” seru Napon.