Pemimpin Kudeta Myanmar Ajak Pendemo untuk Kerja Sama 

Demonstrasi pada hari Jumat (12/2) sejauh ini terlihat sebagai sebuah demonstrasi terbesar yang pernah dijalankan sebagai protes untuk menolak kudeta. Jumlah peserta protes tidak bisa dipastikan tetapi kemungkinan terdiri dari ratusan ribu orang.

Demonstrasi tersebut berlangsung di beberapa kota seperti Mawlamyine, Yangon, Mandalay, Dawei, dan ibukota Myitkyina, daerah Kachin utara. Dalam pemantauan Reuters, polisi di Mawlamyine melepaskan tembakan dengan peluru karet untuk membubarkan massa. Sejauh ini tiga orang dilaporkan terluka.

Dari tiga yang terluka terdiri dari satu orang perempuan dan dua orang laki-laki. Korban luka perempuan terkena tembakan peluru karet di perut dan korban terluka laki-laki terkena peluru karet di pipi dan lengan.

Beberapa orang juga ditangkap dan ditahan oleh polisi di Mawlamyine yang itu menyulut kemarahan. Massa kemudian berdiri di luar kantor polisi memprotes penangkapan tersebut untuk pembebasan kawannya. Mereka yang ditangkapi oleh polisi kemudian dibebaskan.

Pada hari Jumat (12/2) ketika demonstran memadati jalanan untuk menuntut protes penolakan kudeta, Myanmar secara nasional sedang menjalankan Union Day (Hari Persatuan), yang juga menjadi hari libur nasional. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengajak rakyat bekerja dengan militer jika menginginkan demokrasi.

Melansir dari laman Associated Press, Min Aung Hlaing mengatakan “Saya dengan serius akan mendesak seluruh bangsa untuk bergandengan tangan dengan Tatmadaw untuk keberhasilan demokrasi. Pelajaran sejarah telah mengajarkan kita bahwa hanya persatuan nasional yang dapat memastikan non-disintegrasi persatuan dan pelestarian kedaulatan.”

Pada Hari Persatuan itu pula, militer membebaskan ribuan tahanan dan memberikan remisi terhadap narapidana lain. Tidak tahu mengapa keputusan itu dilakukan, apakah memang untuk menarik hati publik atau memang ajakan dari pemimpin kudeta agar rakyat bekerja sama dengan militer adalah sebuah ajakan yang serius.

Kudeta militer sendiri dilakukan bahwa pihaknya menganggap pemerintah gagal menyelidiki kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Militer menuduh NLD dan tokohnya Aung San Suu Kyi telah melakukan banyak penipuan dan pelanggaran sehingga berhasil memenangkan pemilu. Namun pihak komisi pemilihan menepis dan mengatakan tuduhan itu tidak berdasar.

Pada hari Jumat, PBB mengadakan pertemuan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. Dalam pertemuan tersebut, Myint Thu, dubes Myanmar untuk PBB mengaku “tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negeri ini,” serta berharap akan terus melanjutkan kerja sama internasional.

Dalam kesempatan itu pula, Pelapor Khusus yang jadi penyelidik HAM khusus Myanmar yakni Thomas Andrews, mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi dan menjatuhan embargo senjata kepada Myanmar.

Andrews juga menyatakan bahwa rakyat Myanmar menanamkan harapan mereka kepada PBB dan butuh lebih dari sekedar pernyataan di atas kertas.

Melansir dari laman BBC, di sisi lain, sekitar 300 anggota parlemen Myanmar terpilih mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan tentang pelanggaran HAM oleh junta militer. Julian Braithwaite membacakan isi surat dari anggota parlemen Myanmar yang terpilih di hadapan dewan PBB.

Braithwaite mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB “untuk mendukung upaya kami” dalam menyoroti dugaan pelanggaran HAM dengan segera melakukan penyelidikan. Dalam pertemuan itu, 47 anggora Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi menuntut pembebasan tahanan politik “segera dan tanpa syarat” serta pemulihan pemerintah Myanmar.

Resolusi itu diajukan oleh Inggris dan Uni Eropa. Mereka juga menyerukan pencabutan pembatasan internet, akses tanpa hambatan untuk memberikan bantuan, dan akses untuk pemantau Hak Asasi Manusia dari PBB.