Penangkapan Massal Aktivis Hong Kong Tuai Kritik

Beberapa negara Barat yang menggaungkan ide-ide pemerintah demokrasi megambil sikap dan mengecam tindakan otoritas Tiongkok yang telah melakukan penangkapan secara massal aktivis pro-demokrasi Hong Kong. Kecaman itu dilakukan oleh sekelompok Menteri Luar Negeri yang membuat pernyataan secara bersama pada Minggu, 10 Januari 2021.

Melansir dari laman Al Jazeera, empat Menteri Luar Negeri dari Australia, AS, Inggris, dan Kanada mengatakan dalam pernyataan bersama, meminta Tiongkok untuk menghormati kebebasan rakyat di wilayah semi otonom dan mengutuk penggunaan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Beijing kepada Hong Kong.

Penangkapan lebih dari 50 para aktivis pro-demokrasi Hong Kong melibatkan setidaknya sekitar 1.000 personel polisi. Langkah tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan terbesar yang pernah dilakukan oleh Tiongkok sejak diberlakukannya undang-undang keamanan nasional sejak pertengahan tahun 2020.

Penangkapan puluhan aktivis pro-demokrasi Hong Kong dilakukan karena dianggap bersalah, telah melakukan pemilihan umum tidak resmi untuk pemilihan legislatif. Pemilihan umum tersebut akhirnya ditunda. Langkah itu membuat otoritas berwenang menuduh kelompok oposisi ingin mengendalikan badan legislatif untuk melumpuhkan pemerintahan dan memaksa pemimpin kota untuk mengundurkan diri.

Dari 55 aktivis yang ditangkap, tiga diantaranya telah dibebaskan dengan jaminan. Perwakilan negara-negara Barat mengutuk aksi penangkapan massal tersebut yang dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama.

Melansir dari laman VOA, salah satu pernyatan itu berbunyi, “kami menyerukan kepada Hong Kong dan otoritas pusat Tiongkok untuk menghormati hak dan kebebasan yang dijamin secara hukum dari rakyat Hong Kong tanpa takut ditangkap dan ditahan”. 

Pernyataan bersama itu ditanda tangani oleh Marise Payne dari Australia, Francois-Philippe Champagne dari Kanada, Dominic Rabb dari Inggris dan Mike Pompeo dari Amerika Serikat.

Operasi penggerebekan terjadi pada 6 Januari 2021 dan menangkap 55 aktivis pro-demokrasi, termasuk di antaranya salah seorang warga negara Amerika Serikat. Karena penangkapan salah satu warga Amerika Serikat itu, Menteri Luar Negeri AS langsung bereaksi keras dengan menyatakan bahwa “Amerika Serikat tidak akan mentolerir penahanan atau pelecehan sewenang-wenang terhadap warga AS”.

Pompeo mengatakan akan mempertimbangkan sanksi dan pembatasan terhadap semua individu yang terlibat dalam melakukan serangan terhadap rakyat Hong Kong. Pompeo juga mengatakan akan mengirim dubes PBB untuk melakukan kunjungan ke Taiwan guna menjalin hubungan.

Pernyataan Pompeo telah memicu komentar keras dari Beijing. Melansir dari laman Al Jazeera, juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengutuk keras campur tangan Amerika Serikat yang mengurusi masalah dalam negeri Tiongkok.

Hua mengatakan “untuk jangka waktu tertentu, kami melihat minoritas politisi anti-Tiongkok di pemerintahan Trump terus melakukan kegilaan terakhir mereka, secara tidak bermoral menggunakan sisa-sisa masa jabatan mereka untuk dengan sengaja merusak hubungan Tiongkok-AS dan melayani kepentingan politik pribadi”.