Penarikan Pasukan Misi Penjaga Perdamaian PBB di Mali Rampung
Jakarta, IDN Times - Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Mali atau MINUSMA menyelesaikan penarikan pasukannya pada Minggu (31/12/2023). Penarikan itu mengakhiri satu dekade MINUSMA beroperasi.
Mali pada musim panas tahun ini meminta penarikan pasukan, dan Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk melakukan penarikan. Keluarnya tentara perdamaian itu dilakukan secara bertahap selama berbulan-bulan, dengan batas waktu 31 Desember untuk penarikan penuh.
Sebelum penarikan dimulai ada 12 ribu pasukan perdamaian di Mali. Misi perdamaian di Mali telah menewakan sekitar 310 tentara perdamaian, yang merupakan misi PBB paling mematikan kedua di dunia setelah Lebanon.
1. Tentara dan pemberontak memperebutkan wilayah yang ditinggalkan PBB
Dilansir Reuters, PBB mengatakan setelah penarikan ini hanya ada sebuah tim kecil yang akan tinggal di sana untuk mengawasi pengangkutan aset dan pembuangan peralatan milik PBB.
“Dana, lembaga dan program PBB sudah berada di Mali jauh sebelum pengerahan MINUSMA dan akan tetap berada di Mali setelah penarikan pasukan,” kata ketua MINUSMA El-Ghassum Wane.
Misi penjaga perdamaian di Mali diluncurkan pada tahun 2013 setelah terjadi pemberontakan dengan kekerasan oleh pemberontak separatis yang berusaha mengambil kendali bagian utara negara itu dan kudeta yang dipimpin militer.
Pakar keamanan memperingatkan bahwa wilayah utara Mali bisa menjadi fokus perjuangan karena kelompok pemberontak dan tentara berupaya merebut wilayah yang telah ditinggalkan oleh PBB.
Pada bulan Agustus, pertempuran antara kelompok separatis dan pasukan pemerintah kembali terjadi. Kedua belah pihak berupaya mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penarikan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Sehari sebelum selesainya penarikan, MINUSMA dilaporkan telah menyerahkan kendali atas salah satu kamp besar terakhirnya di wilayah utara Timbuktu sebelum batas waktu yang ditentukan, demi alasan keamanan. Timbuktu adalah salah satu dari tiga lokasi yang harusnya tetap dibuka untuk mengatur akhir misi setelah 31 Desember, tapi PBB khawatir dengan kehadiran militan.