Penerbitan Visa Ditangguhkan, Jepang Ajukan Protes ke China

Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, yang saat ini berada di Argentina, mengutuk keputusan China dan mengatakan pihaknya sudah menyampaikan protes melalui saluran diplomatik. Menurutnya, penangguhan penerbitan visa untuk alasan selain penanggulangan COVID-19 sangat disesalkan.

"Langkah-langkah tersebut telah dilakukan sesedikit mungkin menghambat pergerakan orang secara global. Kami akan memeriksa kondisi COVID-19 di China dan bagaimana negara tersebut mengungkapkan informasi dan bertindak sesuai dengan itu," ungkap pernyataan Hayashi dikutip dari The Guardian.

Selain pemerintah, beberapa perusahaan Jepang juga menyatakan rasa keprihatinannya setelah mendengar laporan itu. Salah seorang pejabat senior perusahaan bahan kimia Jepang mengatakan dia memiliki karyawan dari China di kantor perusahaannya yang juga berada di China. Meski kondisi tidak sampai kritis, tetapi menurutnya, dia akhirnya juga akan bermasalah jika ada kabar penangguhan visa.

Seorang karyawan lembaga keuangan besar Jepang yang berbasis di Shanghai, China, mengatakan pengiriman personel ke pusat komersial kemungkinan dihentikan.

Begitu juga dengan seorang pria berusia 50 tahun yang merasa khawatir jika langkah tersebut akan mencegah pelanggan yang berasal dari Jepang. Apalagi dia berencana mendirikan toko di Shanghai dan perlu bepergian ke kota itu untuk riset pasar.

China telah menghapus aturan wajib karantina untuk kedatangan dan mengizinkan perjalanan untuk melanjutkan perjalanan melintasi perbatasannya dengan Hong Kong sejak Minggu (8/1/2023) lalu. Selain itu, China juga telah menghapus pembatasan besar terakhir di bawah rezim "nol-Covid" yang  pada awal Desember 2022 lalu setelah terjadi adanya protes terhadap pembatasan.

Akan tetapi, virus ini justru terus menyebar tanpa terkendali di China yang menyebabkan kekhawatiran, sehingga beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, AS dan negara-negara lainnya mewajibkan hasil tes negatif bagi warga negara China.

Pada Selasa (10/1/2023), Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan pembatasan masuk bagi warga negaranya waktu itu merupakan tindakan diskriminatif dan China akan mengambil tindakan timbal balik.

China juga menolak kritik atas data kasus COVID-19 mereka. Mereka menilainya sebagai upaya bermotivasi politik untuk mencoreng kebijakan mereka dalam menangani pandemik.

Mereka menilai setiap mutasi di masa depan cenderung lebih menular tetapi tidak lebih berbahaya. Akan tetapi, ketika kasus meningkat di pedesaan-pedesaan yang ada di China yang begitu luas, banyak dari mereka, termasuk lanjut usia, menolak untuk dites.