Brasilia, IDN Times - Luiz Inacio Lula da Silva merupakan mantan presiden Brazil yang menjabat dari tahun 2003 sampai 2010. Ia pernah mendapat dakwaan kasus korupsi, namun kini dakwaan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Brazil pada Senin, 8 Maret.
Dengan dicabutnya dakwaan terhadap Lula, maka telah memulihkan hak politiknya dan berpotensi mencalonkan diri lagi dalam pemilu presiden tahun depan.
Melansir dari Reuters, dalam putusan yang membatalkan semua dakwaan terhadap Lula, hakim Mahkamah Agung, Edson Fachin mengatakan pengadilan di kota selatan Curitiba yang telah mengadili Lula tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Lula atas tuduhan korupsi. Karena hal itu Lula harus diadili kembali di pengadilan federal di ibu kota Brasilia.
Putusan tersebut tampaknya mempengaruhi pasar keuangan Brazil, yang pada hari Senin. Mata uang real Brazil merosot sekitar 1,5 persen ke level terendah dalam empat bulan terakhir setelah berita indeks saham Bovespa turun 4 persen. Real ditutup pada 5,7779 per dolar, terlemah sejak Mei tahun lalu.
Melansir dari Associated Press, putusan tersebut telah dilihat sebagai impunitas oleh kaum konservatif. Yang lain memandang putusan itu sebagai upaya untuk melestarikan penyelidikan korupsi yang luas, tetapi telah diperangi yang menyebabkan banyak dakwaan terhadap pengusaha dan politisi yang kuat tetapi telah dituduh tidak pantas.
Menyambut keputusan tersebut pengacara Lula mengeluarkan pernyataan yang mengatakan itu "sejalan dengan semua yang kami katakan selama lebih dari lima tahun dalam gugatan ini."
Namun, dikabarkan akan ada pengajuan banding putusan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Augusto Aras, sekutu Presiden Jair Bolsonaro.
Melansir dari Associated Press, Lula dipenjara pada April 2018 ketika pemilu presiden akan dilaksanakan beberapa bulan lagi, yang mencegahnya untuk kembali mencalonkan diri. Dengan keluarnya Lula dari pentas pemilihan presiden, anggota parlemen konservatif Bolsonaro memenangkan pemilihan dengan mudah.
Kasus yang menimpa Lula dikenal sebagai "Pencucian Mobil". Dalam kasus itu Lula dihukum 12 tahun tujuh bulan hukuman penjara, dengan dakwaan menerima apartemen senilai sekitar 1 juta dolar AS atau setara dengan Rp14,4 miliar, yang merupakan suap dari perusahaan konstruksi OAS. Lalu ada dugaan lain yang melibatkan kepemilikan sebuah peternakan di Atibaia, di luar Sao Paulo.
Lula bebas dari penjara pada November 2019 karena keputusan pengadilan tinggi negara bahwa seseorang hanya dapat dipenjara setelah semua banding habis. Putusan itu telah memengaruhi reputasi mantan hakim federal Sergio Moro, yang menghukum Lula dan telah meninggalkan jabatannya untuk menjadi menteri kehakiman dalam pemerintahan Bolsonaro. Dia mengundurkan diri pada April tahun lalu setelah berselisih dengan presiden.
Tim hukum Lula telah menganggap keputusan Moro bias setelah serangkaian kebocoran pesan yang diterbitkan oleh The Intercept Brasil yang menunjukkan koordinasi yang jelas antara hakim saat itu dan jaksa penuntut kasus Pencucian Mobil untuk membawa pemimpin kiri ke dalam jeruji besi.
Keputusan Fachin membatalkan hukuman secara efektif dianggap telah mempertahankan tuntutan kasus Pencucian Mobil lainnya, menurut Paulo Calmon, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Brasilia. Seandainya Mahkamah Agung memutuskan Moro bias, eksekutif puncak dan orang lain yang dijatuhi hukuman penjara sebagai bagian dari penyelidikan bisa saja pindah untuk membatalkan kasus mereka sendiri. "Apa yang terjadi di sini adalah pengalihan yurisdiksi," kata Calmon.
Melansir dari The Guardian, Lula yang berusia 75 tahun merupakan presiden Brazil selama dua periode yaitu dari 2003 sampai 2011 dan politisi Partai Pekerja (PT). Selama kepemimpinan Lula, Brazil mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipicu meningkatnya komoditas dan telah mengurangi kemiskinan di negara Amerika Latin itu. Kasus korupsi yang menimpanya telah memudarkan reputasi Lula, tapi kini hak politiknya telah pulih dan Lula dikabarkan akan kembali menantang Bolsonaro dalam pemilu.
Pada bulan April tahun lalu, Lula mengecilkan spekulasi bahwa dia akan menantang Bolsonaro pada tahun 2022, tetapi dia telah mengkritik kebijakan Bolsonaro dalam mengatasi virus corona yang dianggapnya telah membahayakan warga Brazil. “
"Anda bisa yakin kiri akan memerintah Brazil lagi setelah 2022. Kami akan memilih seseorang yang berkomitmen pada hak asasi manusia dan menghormati mereka, yang menghormati perlindungan lingkungan, yang menghormati Amazon… yang menghormati orang kulit hitam dan penduduk asli. Kami akan memilih seseorang yang berkomitmen untuk orang miskin di negara ini," kata Lula
Thomas Traumann, pengamat politik yang berbasis di Rio de Janeiro berpendapat bahwa mustahil Lula tidak menjadi salah satu kandidat calon presiden. Traumann menyampaikan bahwa putusan hari Senin adalah pertanda bagus bagi mereka yang menentang Bolsonaro, dalam pengawasannya yang sangat kontroversial lebih dari 265.000 orang Brazil telah kehilangan nyawa mereka karena COVID-19.
“Jika Anda benar-benar menentang Bolsonaro, ini adalah kabar baik, karena Anda memiliki kandidat yang kuat, populer, dan yang dapat mengalahkan Bolsonaro. Masalahnya adalah bahwa ada cukup banyak orang yang tidak menginginkan salah satu dari mereka (sebagai presiden), dan jika orang-orang ini tidak berkumpul dan menghasilkan kandidat (ketiga) sekarang, di sana tidak akan ada tempat untuk mereka. Jika kandidat lain tidak memutuskan untuk mencalonkan diri sekarang, pada saat kita mencapai tahun depan segalanya akan sangat terpolarisasi sehingga tidak akan ada ruang untuk kandidat ketiga."
Melansir dari Reuters, Lula saat ini masuk dalam satu dari 10 kandidat potensial pemilu 2022 yang mengungguli presiden dalam survei oleh perusahaan jajak pendapat Ipec. Dalam survei menunjukkan bahwa 50 persen dari 2.002 orang yang diwawancarai "pasti" atau "dapat" memilih Lula, dibandingkan dengan 38 persen untuk Bolsonaro. Sekitar 44 persen responden mengatakan mereka tidak akan pernah memilih Lula, sementara 56 persen tidak akan pernah memilih Bolsonaro.