Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sesama Jenis Tak Konstitusional

Menurut putusan pengadilan, ketentuan hukum perdata saat ini tidak didasarkan pada alasan yang wajar dan mengarah pada perlakuan diskriminatif terhadap orang berdasarkan orientasi seksual mereka.

Pengadilan juga menyatakan, larangan pernikahan tersebut melanggar Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang (UU) tentang masalah perkawinan dan keluarga harus ditetapkan berdasarkan martabat individu serta kesetaraan hakiki kedua jenis kelamin.

"Tingkat penerimaan sosial untuk memberikan pasangan sesama jenis perlindungan yang sama, seperti pasangan heteroseksual telah meningkat secara signifikan," kata Taniguchi

Para penggugat mengajukan banding setelah Pengadilan Distrik Tokyo menolak tuntutan ganti rugi mereka pada November 2022.

Saat itu, pengadilan menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis berada dalam kondisi inkonstitusional. Istilah tersebut digunakan oleh pengadilan yang lebih rendah, meskipun tidak menyatakan larangan tersebut tidak konstitusional, yang dipandang sebagai seruan bagi Parlemen untuk mengambil tindakan terkait masalah tersebut.

Pasal 24 UU Dasar yang menjamin kemerdekaan perkawinan menyatakan, 'perkawinan hanya didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak'.

Putusan baru ini adalah putusan pengadilan tinggi kedua dari serangkaan gugatan serupa yang diajukan ke lima pengadilan distrik di Jepang atas ketentuan tersebut.

Dalam putusan pengadilan tinggi pertama awal tahun ini, Pengadilan Tinggi Sapporo mengatakan kurangnya pengakuan hukum Jepang terhadap penikahan sesama jenis adalah inkonstitusional dalam kaitannya dengan kebebasan untuk menikah dan kesetaraan di hadapan hukum, serta menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah pada 2021.

Pengadilan distrik Sapporo dan Nagoya telah memutuskan bahwa tidak adanya pengakuan hukum atas penikahan sesama jenis adalah tidak konstitusional.

Sementara, putusan pengadilan distrik Tokyo dan Fukuoka telah memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut berada dalam 'kondisi inkonstitusional'. Lalu, Pengadilan Distrik Osaka telah memutuskan bahwa ketentuan tersebut konstitusional. Meski begitu, setiap pengadilan telah menolak klaim kompensasi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan negara akan memantau dengan cermat perkembangan tuntutan hukum serupa lainnya.

Juru bicara utama pemerintah juga menambahkan, mereka perlu memikirkan pertimbangan Diet, serta langkah beberapa pemerintah daerah untuk mengakui kemitraan sesama jenis.

"Diperkenalkannya sistem pernikahan sesama jenis ini menyangkut hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat dan terkait erat dengan pandangan masing-masing orang terhadap keluarga," ujarnya, dikutip dari Kyodo News.

Jepang masih menjadi satu-satunya negara industri G7 yang belum melegalkan pernikahan sesama jenis atau ikatan sipil. Negara ini juga menghadapi tekanan dari komunitas LGBT dan pendukungnya yang semakin meningkat.