Pengadilan Jepang Sebut Pernikahan Sesama Jenis Melanggar Konstitusi

Dua pasangan gay dan satu pasangan lesbian mengajukan gugatan ke pengadilan di Prefektur Osaka. Mereka menganggap, tidak diperbolehkan menikah sama saja telah menyalahi konstitusi. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mengakui pernikahan sesama jenis sebagai bentuk penghormatan harkat dan martabat individu.

Di samping perkara tersebut, BBC melaporkan, ketiganya juga menuntut ganti rugi sebesar 1 juta yen (hampir Rp110 juta) dengan alasan mengalami diskriminasi yang tak adil, akibat dari hukum terkini yang telah menghalangi mereka untuk menikah.

Namun, pada Senin (20/6/2022), pengadilan Osaka memutuskan untuk menolak kedua gugatan. Penolakan ini didasarkan pada Pasal 24 Konstitusi Jepang yang hanya mengakui hubungan pernikahan antara suami dan istri.

Putusan tersebut juga menyebutkan, masyarakat Jepang belum terlalu membahas maupun memikirkan tentang tatanan yang cocok yang dapat menguntungkan pasangan-pasangan gay dan lesbian.

Kendati demikian, dilansir Kyodo News, pihak pengadilan tidak menafikan bahwa hukum yang berlaku saat ini bisa saja dianggap tidak konstitusional di masa depan.

Mereka juga menimpali, "(tidak mustahil) untuk menciptakan tatanan baru" yang dapat menjamin kepentingan pasangan homoseksual.

Machi Sakata (43), penggugat dari pasangan lesbian, merasa kecewa dan berpendapat bahwa hasil akhir gugatannya itu kemungkinan akan "menyudutkan" dirinya beserta pasangan homoseksual yang lain, dilansir Reuters.

Para aktivis hak LGBT di Negeri Sakura menyayangkan keputusan pengadilan Osaka dan menganggapnya sebagai sebuah kemunduran. Padahal, pada Maret tahun lalu, gugatan serupa juga diajukan ke pengadilan di Sapporo.

Hasilnya berbanding terbalik, pengadilan setuju bahwa larangan pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan konstitusi. Kendati begitu, tuntutan berupa ganti rugi 1 juta yen atas dalih kerusakan psikologis ditolak oleh pengadilan Sapporo.

"Setelah putusan Sapporo (tahun lalu), kami mengharapkan keputusan yang sama atau sesuatu yang bahkan lebih baik," ungkap Gon Matsunaka, seorang aktivis LGBT dari Tokyo.

Tim pengacara dari ketiga pasangan kasus Osaka pun mengeluarkan pernyataan bahwa pihak pengadilan tidak memberikan alasan yang meyakinkan, mengapa mereka melupakan putusan Sapporo tahun lalu.

Di antara negara yang tergabung keanggotaan G7, Jepang merupakan satu-satunya yang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis. Padahal, Al Jazeera memberitakan, berdasarkan polling yang dilakukan pemerintah daerah Tokyo di akhir tahun lalu, 70 persen masyarakat mendukungnya.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan bahwa isu pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Namun, sejauh ini, Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) masih belum mengungkapkan rencana untuk meninjau maupun mengusulkan undang-undang baru.

Masa Yanagisawa, kepala Layanan Utama di Goldman Sachs dan anggota dewan kelompok aktivis Marriage for All Japan, mengusulkan agar Tokyo segera melegalkan pernikahan sesama jenis.

Menurutnya, pelegalan tersebut akan memberikan dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi, salah satunya adalah memikat perusahaan asing.

"Perusahaan-perusahaan internasional tidak mau berinvestasi di lokasi yang tidak ramah LGBT," katanya, dikutip dari Reuters.