Pengadilan Pakistan Beri Perlindungan kepada Eks PM Imran Khan

Sejak November, Khan telah menghindari tampil di pengadilan di Islamabad setidaknya dalam tiga kasus. Dia mengaku nyawanya terancam dan berharap mendapatkan jaminan keamanan yang memadai.

Pada November lalu, ia berhasil selamat dari percobaan pembunuhan ketika seorang pria bersenjata menembak kakinya.

"Satu-satunya alasan semua hal besar ini meledak adalah karena satu momen yang saya lewati. Dan momen itu ada di pengadilan, di mana semua tim keamanan saya mengatakan kepada saya bahwa tidak ada perlindungan," kata Khan yang menyinggung ketidakhadirannya di sidang pada 7 Maret lalu, dikutip dari DW.

Konflik antara Khan dengan pemerintah penggantinya, Perdana Menteri Shahbaz Sharif, telah menimbulkan kekerasan sejak beberapa pekan terakhir. Minggu lalu, bentrokan terjadi antara pendukung Khan dan polisi di luar pengadilan Islamabad, tempat mantan perdana menteri itu dijadwalkan hadir dalam kasus korupsi. Lebih dari 50 petugas terluka dalam kejadian tersebut.

Akibat kejadian itu, Khan batal hadir di pengadilan dan hakim pun terpaksa kembali menunda sidang. Khan sebelumnya dituduh menjual hadiah negara secara ilegal saat menjabat sebagai perdana menteri dan menyembunyikan aset. Namun ia membantah semua tuduhan.

Keputusan pengadilan tinggi Lahore merupakan penangguhan hukuman lainnya untuk Khan. Dia diperkirakan akan memimpin unjuk rasa di Lahore pada Sabtu, untuk menekan pemerintahan Sharif agar menyetujui pemilihan umum segera.

Sharif mengatakan pemilihan parlemen berikutnya akan diadakan tepat waktu pada akhir tahun ini, ketika parlemen telah menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya.

“Apa yang terjadi adalah pemerintah membatu dengan pemilu. Mereka takut kami akan memenangkan pemilihan. Oleh karena itu, mereka mencoba segalanya untuk menyingkirkan saya, termasuk pembunuhan," kata Khan kepada NPR

Menteri Dalam Negeri Pakistan, Rana Sanaullah, menyebut para pendukung Khan sebagai geng bersenjata. Ia menuduh mantan perdana menteri itu menyebarkan kebohongan, dengan mengklaim bahwa pasukan keamanan sedang merencanakan serangan terhadapnya.

Khan sering menuduh Sharif dan Amerika Serikat (AS) sebagai dalang dibalik pemecatan dirinya. Namun sejak beberapa pekan terakhir, Khan disebut telah memulai pendekatan damai terhadap Washington.

Perubahan sikap Khan itu pun dikritik oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Mohammad Asif. Ia menyebut Khan berusaha mencari bantuan dari para diplomat dan politisi di Amerika Serikat setelah berbulan-bulan menyalahkan Washington atas pemecatannya.

Asif juga membela keputusan dari badan pengawas pemilihan negara pada Rabu (22/3/2023) yang menunda pemilihan majelis regional di provinsi utama Punjab dari 30 April menjadi 8 Oktober.

Khan mengkritik langkah tersebut dengan menyebutnya sebagai pelanggaran konstitusi Pakistan.

“Hari ini setiap orang harus berdiri di belakang komunitas hukum, peradilan dan pengacara, dengan harapan bahwa mereka akan melindungi konstitusi. Karena jika ini diterima hari ini maka itu adalah akhir dari supremasi hukum di Pakistan," cuitnya.

Adapun Presiden Pakistan, Arif Alvi, juga menulis surat kepada Sharif untuk mendesaknya mengadakan pemilihan dua majelis provinsi tepat waktu.