Pengamat: Tak Ada Pendekatan Baru dari RI untuk Myanmar

08 Feb 2023, 12:01 WIB

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Jakarta, IDN Times - Indonesia, bersama ASEAN, masih berusaha untuk menghidupkan Lima Poin Konsensus (5PC) demi mengembalikan demokrasi di Myanmar.

Hal ini juga yang ditekankan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat rangkaian ASEAN Foreign Ministers Meeting, 3-4 Februari 2023 kemarin, di Jakarta, di mana 5PC adalah satu-satunya mekanisme ASEAN untuk meredakan konflik Myanmar.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro juga mengatakan bahwa semua menteri luar negeri ASEAN bersatu mendukung upaya Indonesia melaksanakan 5PC, berikut dengan rencana-rencananya.

Namun, pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mengaku belum melihat sesuatu yang berbeda secara signifikan dari pendekatan mekanisme ini.

“Tidak ada sesuatu yang berbeda secara signifikan soal pendekatan Indonesia, jika dibanding dari Brunei dan Kamboja (ketua ASEAN sebelumnya), selain melanjutkan implementasi 5PC. Jika dilihat lebih dalam lagi, selain itu apa?” ujar Dinna, kepada IDN Times, Rabu (8/2/2023).

1. Indonesia sebenarnya tahu bahwa 5PC buntu

Para Menlu ASEAN memakai batik di pertemuan AMM Retreat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dinna berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya tahu bahwa 5PC ini buntu. Indonesia hanya berusaha menjembatani kenyataan bahwa Special Envoy atau Utusan Khusus ini tidak efektif.

“Jadi apa yang baru dari pendekatan ini? Apalagi, poin 51 di Chair Press Statement AMM kemarin itu bukan barang baru. Ide ini sudah ada dari 2019,” ucap Dinna.

Sementara itu, poin-poin tuntutan agar junta militer Myanmar menahan diri tampaknya tak efektif. Pasalnya, cengkeraman junta kini makin kuat. Bahkan, junta bakal menggelar pemilu dalam waktu dekat.

2. Harus melibatkan banyak pihak dan tokoh

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja. (dok. Twitter Dinna Prapto Raharja)

Terkait isu Indonesia bakal mengutus jenderal ke Myanmar untuk berdialog, Dinna mengatakan bahwa hal ini sudah pernah dilontarkan oleh para masyarakat sipil. Namun, dari tubuh jenderal sendiri ada penolakan.

“Bukan karena jenderal kita tidak mampu, tetapi bisa saja buntu karena ada keterkaitan juga junta Myanmar dengan Thailand,” ujar Dinna lagi.

Dinna berpendapat, dialog dengan junta Myanmar tidak bisa hanya dilakukan lewat jalur diplomasi pemerintah, tetapi melibatkan semua pihak.

“Tokoh-tokoh agama juga diajak. Jenderal tidak hanya dari Indonesia, bisa dari Filipina. Kalau pakai mekanisme ASEAN, ya memang lama,” tuturnya.

3. Indonesia tidak terpaku satu cara untuk bantu Myanmar

Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Arto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dirjen Kerjasama ASEAN Kemlu RI Sidharto Suryodipuro menegaskan bahwa mekanisme pendekatan kepada Myanmar ini tentu akan terus berkembang, salah satunya melalui Office of Special Envoy khusus untuk isu Myanmar.

“Menlu RI sudah membentuk suatu Office of Special Envoy, lewat office ini maka Indonesia akan mengadakan konsultasi dengan berbagai pihak di Myanmar, dengan junta, tapi tidak hanya junta. Lalu, mekanisme kerja siapa saja yang akan di bawah koordinasi ini, masih dalam pembicaraan,” ucap Arto lagi.

“Mekanisme kerja yang akan terus berkembang, sama seperti yang disampaikan Menlu RI kepada para menlu ASEAN, dengan catatan mekanisme kerja ini juga bisa berkembang,” tuturnya.

Arto menegaskan, Indonesia tidak hanya terpaku dengan satu cara saja tapi semua cara akan dikembangkan.

“Intinya supaya Indonesia dan ASEAN bisa membantu Myanmar keluar dari krisis,” pungkasnya.