Pengawas Nuklir Jepang Cabut Larangan Operasi PLTN Kashiwazaki-Kariwa

29 Des 2023, 14:41 WIB

Ilustrasi reaktor nuklir. (pexels.com/Pixabay)

Jakarta, IDN Times - Pengawas Nuklir Jepang (NRA), pada Rabu (27/12/2023), mencabut larangan operasional yang diberlakukan pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kashiwazaki-Kariwa yang berada di Prefektur Niigata.

PLTN tersebut adalah milik Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), yang izin operasionalnya sempat dilarang karena lemahnya langkah-langkah keselamatan di lokasi tersebut, dilansir AP News.

Pada April 2021, NRA melarang pengangkutan atau pemuatan bahan bakar reaktor yang disimpan di pembangkit listrik karena tindakan anti-terorisme yang tidak memadai, dan pihaknya memerintahkan perusahaan utilitas untuk mengambil tindakan perbaikan.

Menurut NRA, PLTN tersebut rentan terhadap masuk tanpa izin di beberapa lokasi karena sistem deteksi penyusup dan cadangan yang rusak. Kelemahan keamanan ditemukan sejak Januari 2021.

1. Pengaktifan kembali PLTN Kashiwazaki-Kariwa perlu persetujuan warga lokal

NRA mengatakan bahwa serangkaian inspeksi dan pertemuan dengan pejabat perusahaan telah menunjukkan perbaikan cukup. Selain itu, pihak berwenang mengonfirmasi bahwa langkah-langkah untuk mencegah kebocoran bahan radioaktif telah ditingkatkan melalui inspeksi tambahan selama 4.268 jam.

Kendati larangan dicabut, namun pihak regulator belum dapat memastikan apakah PLTN tersebut akan kembali beroperasi karena masih rawannya masalah dan perlu mendapatkan persetujuan warga lokal.

"Kami ingin (TEPCO) mengambil ini sebagai titik awal dan kami akan meminta perbaikan berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam laporan inspeksi," kata Ketua NRA Shinsuke Yamanaka, dikutip dari Kyodo News.

Pengaktifan kembali kompleks tersebut merupakan bagian integral dari rencana restrukturisasi TEPCO untuk memulihkan operasinya. PLTN Kashiwazaki-Kariwa adalah salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia berdasarkan output-nya, yang menampung tujuh reaktor.

TEPCO juga akan mengupayakan langkah-langkah keselamatan dan keamanan.

2. Jepang pernah alami kecelakaan nuklir terburuk

Ilustrasi bendera Jepang. (twitter.com/iaeaorg)

Pembangkit listrik di Niigata adalah satu-satunya PLTN TEPCO yang dapat dioperasikan sejak gempa bumi dan tsunami pada Maret 2011, yang menyebabkan kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi. Peristiwa tersebut telah menjadi bencana nuklir terburuk sejak insiden Chernobyl 1986.

Bagi perusahaan, segera memulai kembali reaktor Kashiwazaki-Kariwa adalah kunci untuk menstabilkan bisnisnya. Ini mengingat perusahaan yang terbebani dengan meningkatnya biaya untuk menonaktifkan PLTN Fukushima Daiichi, serta memberikan kompensasi kepada penduduk yang terkena bencana.

Pada 2017, regulator memberikan persetujuan keselamatan pada reaktor no.6 dan no.7 di pabrik Kashiwazaki-Kariwa. Saat itu, TEPCO sedang melalukan persiapan akhir untuk memulai kembali reaktor tersebut.

Akan tetapi, pada 2021 regulator memberi peringkat merah pada keamanan nuklir PLTN tersebut. Status itu merupakan peringkat terendah yang diberikan kepada operator mana pun, sehingga mengakibatkan larangan operasional.

Dari kasus tersebut, TEPCO dituding tidak mengambil pelajaran dari krisis Fukushima 2011, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap keselamatan.

3. Jepang akan tingkatkan kapasitas energi nuklir

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. (twitter.com/kantei)

Baru-baru ini, pemerintah Jepang memulai upaya untuk menghidupkan kembali sebanyak mungkin reaktor guna memaksimalkan energi nuklir dan memenuhi target dekarbonisasi.

Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida telah membatalkan rencana penghapusan energi nuklir Jepang. Negara tersebut akan menggunakan tenaga atom sebagai pasokan energi utama, yang mencakup lebih dari seperlima pasokan energinya.

Keputusan pengoperasian kembali PLTN Kashiwazaki-Kariwa, bersamaan dengan upaya operator utilitas lain untuk mengoperasikan kembali reaktor mereka.

Upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pasokan energi yang stabil untuk negara tersebut. Serta, upaya untuk mencapai netralitas karbon di tengah krisis energi karena melambungnya biaya energi imbas Perang Rusia di Ukraina.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.