Dhaka, IDN Times - Bangladesh memindahkan para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar ke sebuah pulau terpencil bernama, Bhasan Char. Pada hari Jumat (4/12) ada sekitar 1.600 pengungsi etnis Rohingya dipindahkan ke Bhasan Char.
Pemindahan tersebut tidak diinginkan oleh pengungsi, mereka ada yang menolak. Pemerintah Bangladesh mengatakan pemindahan bersifat sukarela dan tidak memaksa. Pulau Bhasan Char yang menjadi tempat penampungan pengungsi diketahui rawan banjir saat musih hujan.
Jumat, 4 Desember sekitar 1.600 pengungsi Rohingya direlokasi ke sebuah pulau terpencil Bangladesh, yaitu pulau Bhasan Char.
Bangladesh memberitahu bahwa semua pengungsi yang dipindahkan ke Bhasan Char telah setuju, namun pengungsi mengatakan kepada BBC pada Oktober bahwa mereka tidak mau dipindahkan ke pulau itu. Kepindahan tersebut telah membuat kelompok pemerhati hak asasi manusia prihatin, karena pengungsi tidak ingin dipindahkan.
Rashida Khatun seorang pengungsi yang BBC wawancara memberitahu bahwa anaknya terdapat dalam daftar pengungsi yang akan direlokasi ke Bhasan Char, meski bukan keinginannya. Pihak BBC juga melaporkan bahwa ketika menuju pulau tersebut mereka tidak memperoleh izin berjumpa dengan pengungsi.
Human Rights Watch telah melakukan wawancara kepada 12 keluarga yang namanya ada di daftar relokasi, tetapi mereka tidak mengajukan diri untuk pergi. Sementara PBB merasa tidak dilibatkan dan mengatakan informasi relokasi yang diperoleh terbatas.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen mengatakan pada Kamis malam bahwa pemerintah "tidak akan membawa siapa pun secara paksa ke Bhasan Char. Kami mempertahankan posisi ini."
Masih melansir dari BBC, laporan dari Amnesty Internasional dirilis awal tahun ini memberitahu bahwa sudah ada 306 pengungsi di Bhasan Char. Laporan tersebut menduga bahwa lingkungan kehidupan pulau tidak bersih, terbatasnya fasilitas makanan dan perawatan kesehatan, kurangnya telepon untuk komunikasi pengungsi dengan keluarga mereka, serta diduga ada tindakan pelecehan seksual oleh prajurit angkatan laut dan pekerja lokal melakukan pemerasan.
Mengenai pelecehan seksual telah dibantah oleh Komodor Abdullah al Mamun Chowdhury, juru bicara Angkatan Laut. "Kami merawat mereka sebagai tamu kami. Mereka diberi makanan yang layak dan akses ke semua fasilitas."
Melansir dari Sky News, dalam mempersiapkan pemindahan pengungsi ke Bhasan Char pemerintah Bangladesh telah mempersiapkan relokasi selama beberapa bulan. Di bulan lalu 66 ton makanan dan keperluan lainnya telah dikirim ke Bhasan Char.
Dana untuk pembangunan tempat tinggal dan berbagai fasilitas lainnya untuk para pengungsi telah menghabiskan 280 juta dolar dan mendapat bantuan perusahaan teknik internasional. Pembangunan akan terdiri dari 120 desa klaster yang dapat menampung sekitar 100.000 orang dalam 1.440 bangunannya.
Dalam setiap klaster terdapat 12 bangunan, dengan setiap bangunan dihuni 16 keluarga. Sebuah keluarga akan memiliki ruang berukuran 12 x 14 kaki dan dapur dan kamar mandi akan digunakan bersama. Setiap struktur dibangun sekitar empat kaki di atas tanah. Dan juga ada tanggul banjir sepanjang delapan mil dan struktur pemecah gelombang lepas pantai untuk berlindung dari gelombang.
Masih melansir dari Sky News, ada masalah yang bencana alam yang harus dihadapi para pengungsi, karena pulau Bhasan Char memiliki banjir tahunan dan angin topan selama musim hujan, yang berlangsung selama lima bulan dalam setahun.
Risiko tersebut tentunya akan membahayakan para penghuni pulau dan perlu adanya tindakan untuk mengatisipasi saat musim hujan.
Melansir dari Associated Press, dilaporkan bahwa ada sekitar 700.000 etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh dan ditampung di Cox's Bazar. Konflik di Myanmar telah menyasar etnis Rohingya dalam tindakan kekerasan kepada Rohingya juga termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran ribuan rumah.
Masih melansir dari Associated Press, etnis Rohingya telah terkucilkan di Myanmar mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, yang membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan, dan menghadapi berbagai tindakan pengucilan dan kekerasan.
Investigasi yang didukung oleh PBB pada 2018 menyarankan adanya tuntutan terhadap komandan militer Myanmar atas tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kekerasan terhadap Rohingya. Gambia dengan dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam, Kanada, dan Belanda atas tindakan kekerasan kepada Rohingya telah membawa Myanmar ke pengadilan internasional di Den Haag, Belanda.