Penolakan Israel terhadap Solusi Dua Negara Ancam Perdamaian Dunia
Jakarta IDN Times - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara akan memperpanjang konflik yang mengancam perdamaian global, dan memperkuat ekstremis di mana pun.
"Hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang merdeka sepenuhnya harus diakui oleh semua pihak, dan penolakan pihak mana pun untuk menerima solusi dua negara harus ditolak dengan tegas," kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai perang Israel-Hamas pada Selasa (23/1/2024), dikutip Associated Press.
"Alternatif solusi satu negara dengan begitu banyak warga Palestina di dalamnya tanpa rasa kebebasan, hak dan martabat yang nyata tidak dapat dibayangkan."
Ia menambahkan, risiko eskalasi konflik regional mulai menjadi kenyataan, merujuk pada Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Pakistan. Dia pun mendesak semua pihak untuk mundur dan mempertimbangkan dampak buruk dari perang yang meluas.
1. Israel tolak usulan AS membentuk negara Palestina yang merdeka
Penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina telah memicu perpecahan dengan Amerika Serikat (AS), yang mengusulkan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai. Tujuan tersebut didukung oleh negara-negara di seluruh dunia, seperti yang ditegaskan kembali oleh para menteri dan duta besar pada Selasa.
Uzra Zeya, wakil sekretaris Departemen Luar Negeri untuk keamanan sipil, demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan komponen utama diplomasi AS adalah mengejar jalan menuju negara Palestina dan normalisasi serta integrasi antara Israel dan negara-negara regional lainnya.
“Tujuannya adalah masa depan di mana Gaza tidak lagi digunakan sebagai platform teror, dan masa depan di mana orang-orang Palestina memiliki negaranya sendiri,” katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut diplomasi AS terombang-ambing antara memveto resolusi gencatan senjata, dan pada saat yang sama menyerukan pengurangan intensitas kekerasan di Gaza.
“Tidak diragukan lagi ini merupakan tanggung jawab penuh atas hukuman kolektif yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina,” ujar Lavrov kepada dewan.