Penyanyi Myanmar Dibui 20 Tahun karena Sebut Pemimpin Junta Bodoh

Pemadaman listrik yang berkepanjangan kerap terjadi di Myanmar. Sepanjang Maret hingga Juni, pemadaman listrik menjadi delapan jam sehari di Yangon. Namun, kini kembali menjadi empat jam sehari.

“Anda tidak dapat memasok listrik yang cukup kepada kami. Anda hampir tidak dapat memasok kami setiap lima jam. Bahkan itu pun belum pasti,” kata Byu Har dalam siaran langsungnya, dikutip dari Radio Free Asia. 

Dalam video tersebut, Byu Har menyebut Min Aung Hlaing tidak kompeten dan Thaung Han sebagai orang bodoh. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pasokan listrik lebih baik pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi.

“Saya memaki kamu karena saya tidak punya listrik, mengerti? Jika Anda ingin menangkap saya, datang saja," katanya.

Lima hari setelah penangkapannya, media pemerintah mengumumkan bahwa dia ditahan karena melakukan penghasutan dan menyebarkan propaganda yang dapat mengganggu stabilitas negara.

Sebelum ditangkap, Byu Har tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang masih berusia 10 dan 8 tahun di kota North Dagon di Yangon timur.

Seorang anggota keluarga Byu Har mengatakan bahwa dia menerima informasi tentang putusan pengadilan itu pada Rabu itu dari Penjara Insein yang terkenal kejam di Myanmar.

Dia mengatakan Byu Har didakwa melakukan penghasutan karena diduga menimbulkan rasa takut, menyebarkan berita palsu atau melakukan kerusuhan terhadap pegawai pemerintah, serta melakukan makar. 

Adapun dia mengungkapkan hal tersebut secara anonim lantaran khawatir ditangkap.

Sejauh ini, hukuman 20 tahun penjara yang diterima Byu Har tampaknya merupakan yang terberat yang dijatuhkan kepada selebritas akibat mengkritik penguasa militer.

Seleb kerap menjadi sasaran aparat karena mendukung gerakan protes atau menunjukkan simpati terhadap warga sipil yang dibunuh oleh militer.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, kelompok advokasi yang memantau penangkapan di Myanmar, sekitar 4 ribu orang tewas dan 24.410 lainnya ditangkap sejak tentara merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada 2021.