Penyelidik PBB Kecam Lambatnya Bantuan untuk Korban Gempa Suriah

Komisi tersebut mengatakan, Presiden Bashar al-Assad membutuhkan waktu seminggu untuk menyetujui pembukaan dua titik penyeberangan baru untuk akses bantuan ke barat laut yang dikuasai oposisi. Sebelumnya, PBB hanya diizinkan mengirimkan bantuan melalui satu penyeberangan di Bab Al-Hawa, atas desakan sekutu Suriah, Rusia.

Melansir BBC, sejumlah ahli ikut menyayangkan keputusan PBB yang harus menunggu izin masuk dari pemerintah Suriah atau Dewan Keamanan dalam situasi darurat tersebut. Padahal, badan itu bisa saja menerapkan interpretasi hukum internasional yang lebih luas.

PBB juga mengatakan sangat penting untuk mencoba dan menyelamatkan korban gempa dalam waktu 72 jam.

“Warga Suriah merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka, di saat-saat yang paling menyedihkan. Banyak suara yang menyerukan penyelidikan dan pertanggungjawaban,” kata komisi itu dalam sebuah pernyataan.

Ketua komisi penyelidikan, Paulo Pinheiro, menegaskan bahwa rakyat Suriah telah dikecewakan oleh pemerintah mereka, komunitas internasional, dan PBB.

“Meskipun ada banyak tindakan kepahlawanan di tengah penderitaan, kami juga menyaksikan kegagalan besar-besaran oleh pemerintah dan komunitas internasional, termasuk PBB, untuk segera mengarahkan bantuan penyelamatan jiwa kepada warga Suriah yang sangat membutuhkan,” kata Pinheiro mengutip ABC News.

Gempa berkekuatan 7,8 SR pada 6 Februari dan serangkaian gempa susulan yang menghancurkan Turki selatan dan Suriah barat laut menewaskan lebih dari 50 ribu orang, termasuk lebih dari 6 ribu di Suriah.

Komisi itu juga mengatakan ada serangan baru di Suriah, termasuk serangan udara Israel yang dilaporkan pekan lalu di bandara internasional kota utara Aleppo. Akibat insiden tersebut, bandara tidak dapat digunakan selama tiga hari. 

"Suriah sekarang membutuhkan gencatan senjata komprehensif yang sepenuhnya dihormati, agar warga sipil - termasuk pekerja bantuan - aman. Tidak dapat dipahami, karena kekejaman dan sinisme pihak-pihak yang berkonflik, kami sekarang sedang menyelidiki serangan baru, bahkan di daerah-daerah yang hancur akibat gempa,” imbuhnya.

Sejak 2011, konflik Suriah telah menewaskan hampir setengah juta penduduk. Sekitar setengah penduduknya juga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, melansir CNA.

Komisi tersebut mengeluarkan laporan terbarunya pada Senin (13/3/2023), yang mencakup pelanggaran yang dilakukan pada paruh kedua 2022. Adapun laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 21 Maret.

“Lebih dari 13 juta orang kehilangan tempat tinggal atau mengungsi pada saat 90 persen dari semua warga sipil Suriah hidup dalam kemiskinan, dan 15,3 juta diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup – tingkat tertinggi sejak awal konflik," kata laporan itu.