Perang Nuklir Israel-Iran, Seberapa Mungkin Terjadi?

Simulasi oleh NPEC ini pertama kali didesain dua tahun lalu, tapi baru dilaksanakan pada November hingga Desember 2023. Secara keseluruhan, simulasi ini terdiri dari lima sesi. Sebanyak 35 peserta yang mengikuti simulasi terdiri dari anggota Partai Republik dan Demokrat Hill Amerika Serikat (AS), pejabat dan analis di cabang eksekutif AS, cendekiawan akademis terkemuka, pakar keamanan nasional dan think tank dari Timur Tengah, serta personel militer AS.

Simulasi ini terdiri dari tiga gerakan. Gerakan pertama dimulai setelah laporan perang dan instruksi dari Perdana Menteri Israel diterima. Tim yang mewakili Kementerian Pertahanan Israel, Kementerian Luar Negeri, dan komunitas intelijen merumuskan pilihan-pilihan mereka untuk melancarkan serangan nuklir terhadap Iran. 

Langkah kedua dimulai setelah pasukan militer Israel melakukan serangan tersebut. Langkah ini adalah langkah saat tim dibentuk kembali untuk mewakili Israel, negara-negara Arab lainnya, AS, serta sekutunya di Eropa. Kekuasaan dimainkan oleh Iran, Rusia, dan China. Masing-masing tim merespons secara diplomatis terhadap serangan awal nuklir Israel terhadap Iran. 

Langkah ketiga, sebuah sesi diskusi dan evaluasi yang dilakukan tepat setelah simulasi berakhir disebut juga sebagai sesi hot wash. 

Simulasi ini berlatar belakang di masa depan, yakni pada tahun 2027. Berikut adalah rangkuman tahap-tahap inti yang terjadi dalam prosesnya. 

1. Intelijen Israel melaporkan bahwa Iran sedang mengembangkan hulu ledak nuklir dengan rudal jarak jauh. Hal ini mendorong Israel untuk meminta kolaborasi dari pihak dari AS
2. AS menolak permintaan tersebut, namun tetap menawarkan misil hipersonik kepada Israel
3. Israel menggunakan rudal untuk menargetkan situs nuklir dan rudal utama di Iran. Korban yang tewas setidaknya sama dengan saat serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023
4. Iran merespons secara langsung dengan menyerang gedung-gedung penting, seperti Gedung Kementerian Pertahanan dan Nuklir Israel di Tel Aviv 
5. Iran juga mengumumkan penarikan diri dari Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT), sehingga menyatakan kesiapannya untuk menggunakan senjata nuklir
6. Serangan Israel terhadap Iran gagal melemahkan perkembangan Iran dalam mengintegrasikan hulu ledak nuklir dengan rudal 
7. Israel kembali meminta para pejabat AS untuk menyetujui serangan gabungan AS-Israel. Namun, pihak AS hanya menawarkan 'bantuan berkelanjutan' dan mengatakan kepada Israel bahwa mereka harus hentikan serangan kepada Iran untuk mencegah terjadinya perang nuklir
8. Dengan kondisi negara yang terisolasi, Israel sadar bahwa ada kemungkinan besar mereka tidak dapat menghentikan serangan nuklir Iran. Oleh karena itu, Perdana Menteri Israel memutuskan bahwa menyerang Iran dengan senjata nuklir adalah satu-satunya pilihan 
9. Perdana Menteri Israel menyetujui demonstrasi ledakan nuklir yang bersifat tidak fatal terhadap warga sipil di lokasi terpencil Iran dan serangan konvensional terhadap fasilitas nuklir utama dan situs militer Iran 
10. Israel menyerang jaringan komunikasi Iran dan melalui jalur belakang mengajukan permohonan diplomatik kepada Ibu Lota Iran, Teheran agar menghentikan semua tindakan ofensif
11. Permohonan Israel kepada Teheran tidak diterima. AS kembali mendesak Israel untuk mundur
12. Putus asa, Israel menyimpulkan bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka meluncurkan serangan nuklir dengan 50 senjata terhadap 25 sasaran militer Iran, termasuk situs pertahanan udara yang dipegang oleh Rusia
13. Sebagai balasan, Iran langsung mengirim serangan nuklir terhadap pangkalan udara Israel, di mana personal militer AS juga bertempat

Simulasi berakhir dengan serangan Iran terhadap Israel yang juga mengorbankan personel militer AS.

Banyak pertanyan kritis yang masih belum terjawab, seperti, apakah Israel atau Iran akan melakukan serangan nuklir lebih lanjut atau apakah Rusia atau AS akan juga terlibat dalam konfliknya?

Namun demikian, ada empat hal inti yang dapat disimpulkan dari proses simulasi ini. 

Saat sesi diskusi dan evaluasi, para peeserta menekankan betapa sulitnya mengembangkan sebuah respons kebijakan yang tepat untuk menghadapi penggunaan nuklir Israel atau Iran. Sebab, ada banyak faktor dan pertanyaan yang harus disoroti.

Contohnya, seberapa besar tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan oleh serangan Israel terhadap penduduk Iran? Apa sebenarnya dampak politik, diplomatik, atau ekonomi dari serangan nuklir tersebut? Bagaimana tanggapan AS, Rusia, China, dan negara-negara bersenjata nuklir lainnya terhadap penggunaan nuklir Israel dan Iran? Apakah mereka akan terlibat dalam konfliknya? 

Tidak ada satu pun peserta yang yakin bahwa mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan inti itu setelah simulasi selesai. 

Idealnya, simulasi semacam ini juga harus melibatkan pejabat dan pakar dari luar Israel, termasuk dari negara-negara tetangga di Timur Tengah. Tujuan eksplisit dari permainan ini adalah untuk menemukan cara mencegah serangan senjata nuklir balasan pertama dan selanjutnya.

Namun, permainan resmi semacam itu belum dilakukan secara publik dan juga tidak jelas apakah hal itu dilakukan di tempat-tempat rahasia.

Para analis militer berpendapat, dalam sebuah serangan, amunisi yang dipandu secara presisi memungkinkan para penyerang untuk menghindari penargetan para warga sipil. Sementara itu, sebagian besar negara di dunia telah meratifikasi Protokol 1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 yang melarang penargetan warga dan objek sipil dalam peperangan.

Mungkin karena alasan-alasan ini, baik Israel maupun Iran—yang keduanya bukan pihak dalam Protokol 1 pada awalnya menghindari sasaran senjata nuklir terhadap warga sipil.

Namun demikian, simulasi menunjukkan bahwa keputusan awal Israel untuk melepaskan tembakan demonstrasi nuklir yang tidak berpotensi melukai warga dianggap kontroversial.

Menteri Pertahanan (Menhan) Israel dan pihak lainnya justru ingin menyerang Teheran untuk memaksimalkan kekacauan dengan harapan mendorong perubahan rezim. 

Pada akhirnya, tim Israel memilih untuk menyerang 25 sasaran militer dengan 50 senjata nuklir. Iran pun membalas dengan mengirim serangan nuklir terhadap pangkalan udara Israel hingga mengakhiri simulasi. 

Baik pejabat AS maupun Israel tampaknya berpendapat yang sama mengenai jus ad bellum (pembenaran hukum atas perang) mengenai proporsionalitas militer. Hal ini menganggap fatalitas warga sipil yang besar dapat diterima dalam rangka mencapai tujuan militer. Namun pandangan ini tidak didukung secara universal.

Dukungan multilateral terhadap keamanan Israel untuk mencegah penggunaan senjata nuklir bergantung pada kesediaan Israel dalam perundingan denuklirisasi regional. Integrasi ke dalam urusan ekonomi dan keamanan kawasan seperti melalui inisiatif Perjanjian Abraham dapat mengurangi keputusasaan dan isolasi mereka. 

Ketergantungan Israel terhadap AS dalam hal bantuan militer juga menimbulkan kekhawatiran jika tidak diminimalisir. Hal ini terlihat dalam simulasi dengan bagaimana Israel kecewa ketika AS menolak keterlibatan dalam operasi militer dalam melawan Iran. 

Peningkatan kolaborasi Israel dengan negara-negara tetangga, seperti pelatihan militer bersama dapat mengurangi kecemasan negara dan mencegah provokasi militer Iran. Namun, untuk mencapai kolaborasi ini, perlu adanya pengakuan secara eksplisit terhadap tujuan keamanan dalam menghindari perang nuklir. Diskusi bersama semua pihak terlibat perlu dilakukan.

Kebijakan AS saat ini adalah tidak mengakui bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Kebijakan ini sudah dimulai sejak Perang Dingin, ketika pengakuan senjata nuklir Israel kemungkinan besar akan mendorong Uni Soviet untuk membantu Mesir atau negara Arab lainnya dalam mendapatkan kemampuan nuklir mereka sendiri. 

Namun, Pentagon, pusat Departemen Pertahan AS, baru-baru ini menolak sepenuhnya untuk mengklasifikasi pertimbangan resmi awal mengenai apa yang mungkin diperlukan dalam pembicaraan multilateral mengenai denuklirisasi Timur Tengah, termasuk Israel.

Selain itu, ada perintah eksekutif yang menyatakan bahwa setiap penyebutan kepemilikan senjata nuklir oleh Israel merupakan pelanggaran keamanan. Hal ini dapat mengakibatkan pencabutan izin keamanan pejabat, serta secara de facto mengakhiri dukungan militer AS kepada Israel berdasarkan Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir 1968. 

Masih banyak risiko strategis dan ketidakpastian yang perlu dipikirkan soal timbulnya kemungkinan pertukaran nuklir antara Israel dan Iran. Oleh karena itu, perumusan kebijakan militer, politik, dan ekonomi yang proporsional untuk mencegahnya adalah sesuatu yang sangat penting. 

Dibutuhkan permainan dan perencanaan secara hati-hati, sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan kebijakan AS, yang dinilai sudah meluntur, terhadap klasifikasi nuklir Israel.