Jakarta, IDN Times – Pada Kamis malam (30/9) Menteri Pertahanan Sementara Mali, Sadio Camara, mengungkapkan jika pihak mereka telah kedatangan sebuah pesawat kargo yang memuat helikopter, senjata dan amunisi dari Rusia. Adanya kiriman ini merupakan sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan Mali dan Rusia pada Desember 2020 lalu.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara ini sama-sama berkeinginan untuk saling mendukung angkatan bersenjatanya dalam melawan ISIS dan Al-Qaeda.
Melansir Al Jazeera, guna untuk memperkuat posisi pertahanan angkatan bersenjatanya, Mali memutuskan untuk membeli perlengkapan senjata berupa helikopter dari Rusia.
Sebuah pesawat kargo berukuran besar mendarat di ibu kota Mali, Bamako, pada Kamis malam (30/9). Menteri Pertahanan Sementara Mali, Sadio Camara menyebutkan jika pesawat yang memuat empat helikopter, senjata, dan amunisi tersebut merupakan kiriman dari Rusia.
Adapun langkah ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui pada Desember 2020 lalu untuk saling mendukung angkatan bersenjata kedua negara ini. Terlebih dalam keinginan mereka dalam melawan pasukan Prancis, Eropa dan PBB dan juga dengan pemberontak yang memiliki kaitan dengan ISIS dan Al-Qaeda.
“Mali membeli helikopter-helikopter ini dari Federasi Rusia, negara sahabat di mana Mali selalu menjalin kemitraan yang sangat bermanfaat,” ucap Menhan Sementara, Sadio Camara kepada media lokal setempat dikutip dari Al Jazeera.
Tambahnya, pihak Mali hanya membeli empat helikopter tersebut. Adapun amunisi dan senjatanya merupakan hadiah dari Rusia.
Mali menerima kiriman helikopter plus dengan hadiahnya yakni senjata dan amunisi dari Rusia. Pengiriman perlengkapan militer dari ibu kota Moskow menuju ibu kota Bamako ini dilakukan di tengah-tengah ketegangan hubungan antara Mali dengan Prancis.
Ketegangan tersebut berawal tatkala Prancis mendapatkan laporan karena adanya keinginan Bamako dalam merekrut tentara bayaran Rusia. Di saat yang bersamaan, Prancis juga membentuk kembali misi kontra-terorisme yang beranggotakan sebanyak 5.000 orang, dilansir dari Reuters.
Adanya laporan bahwa Mali ingin merekrut tentara bayaran dari Rusia, Grup Wagner, membuat Prancis berang. Saat menerima laporan tersebut, Prancis langsung meluncurkan upaya diplomatik untuk menggagalkannya.
Sementara di lain sisi, perdana menteri Mali menuduh pihak Prancis meninggalkan Bamako dalam pidatonya di sidang umum PBB.
Adanya tuduhan seperti ini membuat Presiden Emmanuel Macron mempertanyakan legitimasi otoritas Mali yang kini sedang mengalami masa transisi ke pemulihan setelah dua kudeta terjadi dalam kurun waktu setahun.
“Apa yang dikatakan perdana menteri Mali tidak dapat diterima. Ini memalukan. Dan itu tidak menghormati apa yang bahkan bukan pemerintah,” ucap Presiden Emmanuel Macron kepada radio internasional, France International, dikutip dari Reuters.
Melansir Al Jazeera, pekan lalu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan dalam guna meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan terhadap wilayah yang sedang mengalami konflik, pihak Mali mendekati perusahaan swasta di Rusia, Grup Wagner. Mali berkeinginan untuk merekrut tentara bayaran Wagner untuk dapat beroperasi di negaranya.
Namun, tindakan ini tentunya mendapatkan respon dari berbagai pihak. Salah satunya Prancis yang menggunakan upaya diplomatik dalam menggagalkan rencana Mali tersebut, dengan mengatakan bahwa hal demikian tidak sesuai dengan peraturan keberadaan Prancis di Mali.
Selain itu, Jerman yang juga memiliki pasukan di Mali, mengatakan akan mempertimbangkan kembali penempatannya jika pemerintah Mali benar-benar menyepakati kontrak bersama Wagner.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrel, juga memperingatkan Mali jika hubungan blok mereka dengan Mali dapat terpengaruh secara serius tatkala pihak Mali mengizinkan Wagner beroperasi di negaranya.