Perdana, China Protes RI Gegara Pengeboran Minyak di Laut Natuna Utara

03 Des 2021, 11:36 WIB

Petugas Bakamla ketika berpatroli di dekat pengeboran lepas pantai Noble Clyde Boudreaux di Blok Tuna, Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau pada Juli 2021 (Dokumentasi Humas Bakamla)

Jakarta, IDN Times - Untuk kali pertama, China melayangkan protes kepada Indonesia karena mengebor minyak di lepas pantai Laut Natuna Utara. Protes yang tidak biasa itu disampaikan secara tertulis oleh diplomat China, dan dikirimkan kepada pejabat di Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Informasi ini kali pertama dilaporkan kantor berita Reuters dan dikonfirmasi empat individu yang tak disebutkan identitasnya. Di dalam surat itu, Negeri Tirai Bambu meminta Indonesia menyetop pengeboran lepas pantai karena lokasinya diklaim berada di teritori sembilan garis putus-putus.

Tiga orang lainnya turut mengonfirmasi bahwa China mendesak Indonesia agar menghentikan pengeboran minyak yang sudah berlangsung di sana. Dua orang di antaranya bahkan menyebut China berulang kali menyampaikan tuntutan tersebut.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan, juga membenarkan adanya surat tersebut. Ia sempat diinformasikan mengenai adanya surat protes dari Negeri Panda kepada Indonesia.

Namun, ia belum pernah melihat fisik surat protes tersebut. Ia baru menyaksikan surat protes itu ketika ditunjukkan jurnalis Reuters.

"Tapi, kita sudah merespons dengan tegas bahwa kita menolak desakan itu. Pengeboran pun tetap berjalan," ujar Farhan ketika dihubungi IDN Times, Rabu, 1 Desember 2021 melalui telepon.

Ia mengatakan surat protes itu dilayangkan China bersamaan dengan adanya laporan banyaknya kapal dari Negeri Tirai Bambu yang wara-wiri di Laut Natuna Utara.

Di sisi lain, China rupanya juga menyampaikan protes kepada Indonesia karena personel TNI Angkatan Darat (AD) dengan ribuan pasukan Amerika Serikat dalam latihan yang bernama Garuda Shield. Lokasi latihan itu dilakukan di tiga tempat yakni Baturaja, Sumatra Selatan, Balikpapan, dan Manado.

Apakah penolakan yang disampaikan Indonesia bakal berpengaruh terhadap investasi China yang sudah dibenamkan di Tanah Air? Sebab, China turut mendanai beberapa proyek strategis nasional (PSN), salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

1. China minta RI setop pengeboran minyak di Laut Natuna Utara, karena diklaim dilakukan di wilayahnya

KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi mengatakan tak bisa membenarkan isi pemberitaan yang dimuat Reuters. Sebab, komunikasi diplomatik bersifat tertutup, sehingga ia tak ingin mengomentari lebih lanjut.

Farhan membenarkan kesan yang ditangkap di dalam surat resmi itu terdapat intensi mengancam. Sebab, itu kali pertama pemerintah China melayangkan protes dan menunjukkan dengan jelas mereka memaksakan klaim sepihak sembilan garis putus-putus di Laut Natuna Utara.

"Melalui surat itu, China seolah ingin mengatakan bahwa pengeboran minyak lepas pantai itu terjadi di teritori mereka. Jadi, kita yang dianggap melanggar kedaulatan mereka," kata mantan presenter dan penyiar radio itu.

Padahal, Indonesia sejak lama tidak pernah menganggap klaim sembilan garis putus-putus itu. Sebab, klaim sepihak China tidak diakui di dalam hukum laut internasional UNCLOS. Bahkan, China tak mengakui perubahan nama laut yang dilakukan Indonesia menjadi Laut Natuna Utara.

Sementara, dalam sudut pandang Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, protes yang dilakukan China sudah menjadi prosedur standar. Sebab, bila tak ada protes dari China, maka mereka dianggap mengakui area di landas kontinen itu bagian dari Indonesia.

"As of matter of SOP ya mereka memang harus melakukan itu," kata Hikmahanto ketika dihubungi IDN Times, Kamis, 2 Desember 2021.

Ia tak menampik ketegangan antara Indonesia dengan China sudah terjadi sejak lama. China menganggap area di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara bagian wilayah mereka. Sedangkan, Indonesia mengklaim bolak-balik hal tersebut tidak benar.

"Mereka kan akhirnya protes karena Indonesia ngebor di situ. Dengan melakukan pengeboran itu sekaligus memberikan tanda bahwa secara de facto, Indonesia ada di sana," tutur Hikmahanto.

2. Protes yang dilayangkan China tidak ada dasar hukumnya

Seorang pria membawa bendera China dari sebuah rumah di seberang Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Chengdu, Provinsi Sichuan, China, Minggu (26/7/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)

Lebih lanjut, Hikmahanto mengatakan aksi protes tertulis Negeri Panda itu tidak memiliki dasar hukum kuat. Sebab, klaim sembilan garis putus-putus tidak pernah diakui hukum UNCLOS.

"Dia (China) mau protes ke Indonesia atas dasar apa? Di wilayah yang mana? Orang Indonesia gak mengakui klaim sepihak China," kata pria yang juga menjadi Rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani tersebut.

"Justru, di sisi lain, dengan China melayangkan protes secara tidak langsung dia mengakui klaim Indonesia. Sementara, bagi Indonesia kan sudah tepat mengelola sumber daya alam di sana," tutur dia.

Mengutip data dari laman Energy Voice, pengeboran minyak lepas pantai di rig Noble Clyde Boudreaux di Blok Tuna, Laut Natuna Utara itu, dilakukan perusahaan bernama Harbour Energy, berasal dari Rusia. Mereka menjalin kerja sama dengan Kementerian ESDM.

Noble Clyde Boudreaux diketahui memiliki kontrak dua sumur yang diperkirakan akan berlangsung selama 120 hari di Blok Tuna.

Menurut keterangan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), kapal penjaga perbatasan laut China sering terlihat mondar-mandir di dekat area pengeboran tersebut. Mereka seolah-olah ingin memberikan pesan bahwa pengeboran minyak lepas pantai itu dilakukan di titik yang keliru dan menyalahi kedaulatan negara lain.

Namun, kapal-kapal TNI Angkatan Laut langsung terjun ke lokasi untuk memastikan keamanan aktivitas pengeboran tersebut.

3. Latihan bersama Garuda Shield antara TNI AD dan militer AS diduga memprovokasi China

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Andika Perkasa (kanan) berbincang dengan Komandan Tentara Angkatan Darat Amerika (US Army) Asia Pasifik Jenderal Charles A Flynn (kiri) saat menghadiri pembukaan Latihan Bersama Garuda Shield ke 15/2021 pada Rabu, 4 Agustus 2021 (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Sementara, menurut Farhan penyebab China ikut memprotes latihan bersama Garuda Shield diduga lantaran mereka khawatir komunikasinya di sepanjang area Laut China Selatan bisa dipantau militer Negeri Paman Sam.

Ia bahkan menyebut bukan tidak mungkin ada alat tertentu yang dipasang di tiga lokasi latihan bersama itu, dan China tahu hal tersebut.

Sedangkan, Hikmahanto menilai tindakan yang dilakukan Indonesia dengan melakukan latihan bersama dengan militer AS dinilai memprovokasi China. Garuda Shield yang digelar pada Agustus 2021 lalu menjadi latihan bersama terbesar yang pernah digelar antara TNI AD dan militer AS. Sebab, melibatkan 4.500-an prajurit.

"China bisa jadi menduga apakah ini langkah untuk memprovokasi kami. Ya, memang itu kan pesan yang ingin dikirim oleh AS agar China tidak macam-macam di Laut China Selatan. Tapi, kan karena Indonesia menganut politik bebas aktif, kita melakukan latihan militer dengan siapa saja gak masalah," kata Hikmahanto.

Hikmahanto menduga China bakal tetap melayangkan aksi protes kepada Indonesia. Sebab, kedua pihak memiliki pemahaman berbeda soal keberadaan Laut Natuna Utara. Dia pun menyarankan bila ada protes lagi, sebaiknya tidak usah direspons.

"Masalah seperti ini kan sampai kiamat gak akan selesai. Kan kedua belah pihak sama-sama tidak mengakui. Lain kali gak usah ditanggapin (bila ada protes lagi dari China), orang itu wilayah kita, ngapain ditanggapin," tutur dia.