Perjanjian Tarif Indonesia-AS Diteken, Ini Latar Belakangnya

Haryo menyampaikan, tarif 32 persen yang dikenakan AS berpotensi menekan sektor industri padat karya nasional. Pemerintah memandang, negosiasi sebagai langkah yang lebih rasional demi menjaga kepentingan nasional.

"Pada 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan Tarif Resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen (Data AS: Defisit 19,3 miliar dolar AS tahun 2024). Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri padat karya yang terdampak tarif ini,” ujar Haryo.

Menurutnya, pemerintah secara sadar memilih diplomasi. Bagi pemerintah, dijelaskan Haryo, retaliasi justru bisa merugikan ekonomi nasional.

"Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional," katanya.

Upaya negosiasi tersebut, kata Haryo, dilakukan secara intensif hingga akhirnya membuahkan hasil pada Juli 2025.

"Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif hingga akhirnya diumumkan penurunan Tarif Resiprokal dari 32 menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on Framework ART, yang menyebutkan Pemerintah AS dan RI akan segera membahas dan memfinalisasi ART," paparnya.

Kesepakatan itu kemudian diperkuat melalui penandatanganan perjanjian resmi pada Februari 2026.

"Pada 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk-produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk masuk pasar AS," jelas Haryo.

Dengan adanya pengecualian tersebut, sejumlah komoditas andalan Indonesia memperoleh akses lebih kompetitif ke pasar Amerika Serikat.

Kepada IDN Times, Ahli Kajian Wilayah AS, Suzie Sudarman, mengatakan dari perjanjian itu, ada beberapa hal yang menguntungkan Indonesia. Namun, hal lainnya dianggap merugikan.

"Ada beberapa yang menguntungkan, misalnya nol persen tarif untuk kopi, koko dan sawit (menguntungkan), yang lain lebih merugikan atau tidak menguntung. Kasihan Indonesia," kata Suzie, Minggu (22/2/2026).

Sebelumnya, peneliti Legal Center for Corporate, International Trade and Investment (LCITI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Rizky Banyualam, mengungkapkan hal-hal yang dapat merugikan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Salah satu poin dalam pasal perjanjian tersebut menekankan kewajiban Indonesia untuk membebaskan sejumlah produk industri asal AS dari aturan wajib halal.

Hal itu dinilai kontradiktif dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan seluruh produk konsumsi di Indonesia bersertifikat halal. Jika kesepakatan dijalankan, pemerintah harus melakukan penyesuaian atau perubahan pada undang-undang tersebut.

"Padahal di Indonesia itu jaminan halal produk UU JPH itu mewajibkan semua produk konsumsi itu wajib halal. Artinya, kan itu harus menyesuaikan dengan undang-undang gitu," ujarnya.

Sektor mineral kritis juga menjadi sorotan karena adanya klausul yang mewajibkan Indonesia menghapus hambatan ekspor. Menurutnya, poin itu bertentangan dengan semangat UU Minerba yang mewajibkan hilirisasi atau pelarangan ekspor bahan mentah.

Poin krusial lainnya adalah penghapusan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi produk dan perusahaan AS. Rizky menilai, hal itu berisiko merusak strategi industri nasional yang selama 10 tahun terakhir konsisten diterapkan.

Rizky juga mengkritik adanya klausul yang tidak setara dalam sektor perikanan. Dia membeberkan, Indonesia diwajibkan mengakui sertifikat keamanan pangan dari otoritas AS sebagai syarat masuk, namun hal yang sama tidak berlaku sebaliknya.