Jakarta, IDN Times - Dalam upaya memperkuat hubungan dengan Jepang, Presiden Dewan Eropa Charles Michel melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Senin (29/11/2021), yang menyepakati soal kerja sama yang bebas dan terbuka di kawasan Indo-Pasifik.
Pembicaaraan oleh kedua pemimpin tersebut dilakukan melalui telepon dan berlangsung sekitar 20 menit.
Lalu, apa saja yang dibahas antara Kishida dan Michel?
Sebelumnya, Michel telah dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Kishida di Tokyo pada 29 November.
Akan tetapi, menurut Juru bicara Dewan Eropa, Barend Leyts, dalam unggahannya di Twitter, terjadi perubahan rencana karena salah satu anggota dewan dinyatakan postif COVID-19 dan lonjakan kasus corona. Hal tersebut pun mengakibatkan kunjungan harus ditunda.
Padahal jika terjadi, kunjungan tersebut akan menjadi kunjungan pertama Michel ke Negeri Sakura sejak dia menjabat sebagai Presiden Dewan Eropa sejak 2019 lalu.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, selama percakapan yang berlangsung oleh kedua pemimpin tersebut, Kishida dan Michel membahas soal China dan Korea Utara, berbagai kerja sama soal isu-isu global hingga perubahan iklim, dikutip dari Kyodo News.
Jepang dan Uni Eropa (UE) sepakat memperkuat hubungan dan untuk bekerja sama pada perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik, di mana melawan pengaruh kekuatan militer dan ekonomi China yang meningkat, di tengah kekhawatiran Tokyo pada upaya sepihak Beijing yang mengubah status quo di perairan regional, Laut China Timur dan Laut China Selatan.
Dalam percakapan antara Michel dan Kishida, UE-Jepang juga sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi di bidang teknologi digital, ekonomi hijau, keamanan siber, serta stabilitas rantai pasokan sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi antara UE-Jepang yang mulai berlaku pada 2019.
UE telah memperkuat komitmennya di kawasan Indo-Pasifik, di mana pada bulan September, blok Eropa tersebut merilis strategi barunya di kawasan tersebut yang mencakup peningkatan hubungan dengan Taiwan di tengah tekanan militer China yang berulang-ulang mengirim pesawat militer ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.
Seperti yang diketahui, China dengan One China Policy-nya menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak yang harus dipersatukan kembali dengan daratan, bahkan menggunakan kekerasan jika perlu.
Seperti yang dilaporkan oleh Reuters, Pada awal bulan ini, Delegasi dari Parlemen Eropa mengunjungi Taiwan selama tiga hari dan melakukan pembicaraan dengan Presiden Taiwan Tsai Ing Wen.
Komite Khusus untuk Interfensi dan Disinformasi Asing (INGE) yang berkunjung tersebut membahas sistem inovatif Taiwan dalam memerangi kampanye disinformasi dan jenis serangan dunia maya.