Jakarta, IDN Times - Pada hari Kamis (17/2/2022), waktu setempat, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melakukan pertemuan virtual dengan mitranya, yakni Perdana Menteri Australia Scott Morrison.
Kedua pemimpin negara menyepakati kerja sama bilateral baru di beberapa pilar utama, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, iklim, dan perdagangan, guna memperkuat kemitraan Inggris dan Australia.
Inggris dan Australia tegaskan komitmen mereka dalam mendukung tatanan internasional berbasis aturan yang bebas dari paksaan, di mana hak berdaulat semua negara dihormati dan perselisihan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.
Inggris pun telah menjanjikan 25 juta poundsterling (Rp487 milyar) sebagai komitmennya tersebut untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Berdasarkan pernyataan bersama Johnson dan Morrison, Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara, hingga keamanan maritim.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga menyoroti tentang permasalahan antara Ukraina-Rusia hingga China-Taiwan.
Mereka menekankan komitmen teguh mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional.
"Perlunya de-eskalasi dan mengarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar," ungkap Johnson dan Morrison dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan virtual mereka.
Mereka juga menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan menyatakan dukungan pada Taiwan dalam organisasi internasional.
Dikutip dari Al Jazeera, Beijing mengklaim Taiwan sebagai miliknya, di mana angkatan udara China telah melakukan serangan mendadak ke zona pertahanan udara pulau itu, juga meningkatkan tekanan pada negara, perusahaan, dan organisasi yang terlibat dengan demokrasi yang diatur sendiri.
Selain itu, mereka juga mengungkapkan keprihatinan serius tentang laporan kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan meminta China untuk melindungi hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong yang diabadikan dalam Sino-British Joint Declaration and the Basic Law.
Johnson dan Morrison menyerukan pentingnya negara-negara untuk dapat menggunakan hak dan kebebasan maritim mereka di Laut China Selatan berdasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Mereka juga menentang kuat tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi.
Dalam bidang perdagangan dan investasi, para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang mulai berlaku sesegera mungkin agar eksportir, produsen, pekerja, bisnis, dan konsumen kedua negara dapat menikmati manfaat dari kesepakatan hubungan bilateral antara Inggris dan Australia.
Inggris-Australia menegaskan kembali tekad mereka untuk menegakkan dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta Morrison memuji kemajuan yang dibuat Inggris menuju aksesi ke Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).
Tak lupa mereka membahas tentang iklim, di mana Inggris dan Australia kembali menegaskan komitmen bersama kedua negara untuk mendorong tindakan ambisius untuk mengatasi iklim dan dampaknya, termasuk melalui penerapan Pakta Iklim Glasgow dan Perjanjian Paris, guna menjaga 1,5 derajat pemanasan dalam jangkauan.
Mereka terus bekerja sama untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050.