Pertempuran Meningkat, MSF Hentikan Operasi di Kamp Darfur Sudan

MSF adalah salah satu dari sedikit kelompok bantuan yang masih beroperasi di kamp Zamzam, yang menampung sekitar 500 ribu pengungsi.

Petugas kesehatan di rumah sakit lapangan MSF telah membantu merawat orang-orang yang terluka akibat serangan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) bulan ini, dan memberikan perawatan kepada ribuan anak-anak yang kekurangan gizi.

“Menghentikan proyek kami di tengah memburuknya bencana di Zamzam adalah keputusan yang menyedihkan,” kata Yahya Kalilah, Direktur MSF untuk wilayah Sudan.

“Dekatnya lokasi kekerasan, kesulitan besar dalam mengirimkan pasokan, ketidakmungkinan mengirim staf berpengalaman untuk mendapatkan dukungan yang memadai, dan ketidakpastian mengenai rute keluar dari kamp untuk rekan-rekan kami dan warga sipil membuat kami tidak punya banyak pilihan," tambahnya.

Sudan terjerumus ke dalam perang saudara setelah ketegangan antara militer dan RSF meletus menjadi pertempuran pada April 2023. Konflik ini menyebabkan lebih dari 24 ribu orang tewas, memaksa lebih dari 14 juta penduduk mengungsi, dan memicu bencana kelaparan di berbagai wilayah di negara tersebut. Baik militer dan RSF sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang.

Pada 11 Februari, RSF menyerbu Zamzam, memicu bentrokan selama 2 hari dengan tentara dan kelompok bersenjata sekutunya. MSF mengatakan, timnya telah merawat 139 pasien dengan luka tembak dan pecahan peluru di rumah sakit lapangan sepanjang bulan ini. Namun, 11 orang, termasuk 5 anak, meninggal lantaran fasilitas tersebut tidak memiliki peralatan yang diperlukan.

Organisasi itu mengungkapkan bahwa ambulansnya juga menjadi sasaran serangan dalam beberapa bulan terakhir.

“Pada Januari dan Desember, dua ambulans kami yang membawa pasien dari kamp ke El Fasher ditembak. Sekarang, situasinya bahkan lebih berbahaya dan akibatnya, banyak orang, termasuk pasien yang memerlukan operasi trauma atau operasi caesar darurat, terjebak di dalam Zamzam," kata Kalilah, dikutip dari VOA News.

Pada Senin, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan tentang kemungkinan eskalasi lebih lanjut setelah RSF dan sekutunya sepakat untuk membentuk pemerintahan paralel.

Dilansir dari Al Jazeera, upacara penandatanganan kesepakatan itu diadakan secara tertutup di ibu kota Kenya, Nairobi, pada akhir pekan. Namun, pemerintahan yang dipimpin RSF diperkirakan tidak akan mendapat pengakuan luas karena kelompok itu dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk genosida. 

Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa sekjen PBB sangat khawatir dengan pengumuman tersebut.

“Konflik yang semakin meningkat memperdalam perpecahan negara,” kata Dujarric.